PN Sebut Ajuan Kasasi Jaksa Tak Penuhi Syarat Formal

user
samian 17 Februari 2022, 21:32 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Putusan Bebas yang diterima Muhamad Rozi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro 15 Februari 2022 pada perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) No. 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn, berbuntut pada permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kendati, permohonan kasasi JPU Dekry Wahyudi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN karena dinilai tidak memenuhi syarat formal.

Pengadilan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Panitera, Victorman Tanobadodo Mendrofa mengatakan, bahwa JPU telah mengajukan permohonan kasasi dalam perkara pidana Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn, terhadap putusan bebas terdakwa Muhamad Rozi tanggal 15 Februari 2022.

"Permohonan kasasi JPU terhadap perkara dimaksud, kami tidak dapat terima, karena tidak terpenuhi syarat formal," kata Victorman T. Mendroza kepada SuaraBanyuurip.com.

"Tadi pagi Pak Wakil (PN) sudah tanda tangan surat untuk dikirim ke MA tentang  laporan kasasi yang kaitannya dengan perkara ini dimana tidak memenuhi syarat formal yang tembusannya dikirimkan kepada Kajari Bojonegoro dan Terdakwa," lanjutnya.

Dijelaskan, alasan hukum yang mendasari tidak dapat diterimanya permohonan kasasi JPU adalah Pasal 45 A Undang-Undang (UU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009. Dimana disebutkan dalam ayat ke 1, bahwa Mahkamah Agung mengadili perkara di tingkat kasasi untuk perkara yang memenuhi syarat diajukan kasasi, kecuali perkara yang menurut UU ini dibatasi pengajuannya.

"Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diantaranya adalah putusan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan atau diancam pidana denda," jelasnya.

Victorman menambahkan, terdakwa Rozi diancam dengan pasal 44 ayat 4 UU No. 23 tentang Penghapusan KDRT,  yang mana ancaman pidananya maksimal 4 bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp5 juta.

"Maka setelah dikaji dengan seksama, permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Edward Naibaho mengaku, belum membaca surat penetapan dari PN Bojonegoro terkait tidak dapatnya diterima kasasi JPU.

"Saya belum baca surat penetapannya dari PN soal itu. Bapak (Kepala Kejari) juga belum. Jadi kami belum bisa ambil sikap," ujarnya.

Sementara Muhamad Rozi, mengapresiasi aparat penegak hukum yang menangani perkaranya dengan cukup baik. Selama proses hukum, ia mengaku sangat kooperatif dan tidak mengintervensi penyidik baik dari kepolisian, kejaksaan, terlebih independensi majelis hakim. Karena pada dasarnya hukum berlaku sama dan tidak pandang bulu.

"Sebagai warga negara yang baik tentu saya sangat menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di tanah air yang kita cintai ini. Apa lagi negara kita ini berlandaskan Pancasila sebagaimana sila ke 5 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan