Tak Terbukti KDRT, Rozi Anggota DPRD Bojonegoro Divonis Bebas

user
samian 15 Februari 2022, 19:10 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Terdakwa perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Muhamad Rozi, diputus bebas dari segala dakwaan penuntut umum, Selasa (15/02/2022). Diketahui, saksi korban dalam perkara tersebut adalah Anik Susilowati, istrinya sendiri.

Keputusan tersebut dijatuhkan dalam sidang perkara pidana No. 215/Pid.Sus/2021/PN Bjn yang digelar di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jawa Timur, dengan agenda pembacaan keputusan oleh Majelis Hakim yang di ketuai Zainal Ahmad.

Terdakwa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, tersebut diputus bebas oleh Majelis Hakim lantaran sesuai fakta persidangan, antara alat bukti, visum et repertum, dan saksi-saksi, tidak saling bersesuaian.

Dalam keputusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Zainal Ahmad, terdapat banyak pertimbangan yang diambil Majelis Hakim sebelum akhirnya menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa.

Diantara pertimbangan itu, ialah terungkap fakta dimana saksi Anik Susilowati dengan sengaja mencabut kabel CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga tidak bisa berfungsi. Dan menyebabkan data dalam hard disc CCTV yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dapat diakses lagi.

Menurut hemat Majelis Hakim, tindakan saksi Anik dengan sengaja mencabut kabel CCTV rumah TKP, di satu sisi merugikan dirinya sendiri dalam rangka pembuktian laporan Polisi yang ia buat terkait dugaan terjadinya tindak pidana KDRT, sekaligus menggerus nilai-nilai baik dari saksi Anik Susilowati dalam melakukan pelaporan sebagai saksi korban.

Dan disisi lain merugikan kedudukan terdakwa sehingga kesulitan mendapatkan alat bukti untuk kepentingan pembelaanya. Selanjutnya disisi lainnya pula, menyulitkan upaya menggali kebenaran materiil dalam perkara a quo.

Terungkap pula motif dari saksi Anik yang menginginkan terdakwa agar tidak lagi menjadi anggota DPRD Bojonegoro. Hal ini menurut hemat Majelis Hakim memperlihatkan adanya upaya saksi Anik untuk memprofokasi terdakwa agar melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

Memperhatikan seluruh uraian pertimbangan yang dibacakan di atas, Majelis Hakim menilai tidak adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan hasil visum et repertum terhadap saksi Anik.

"Dengan demikian setelah ternyata bedasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim meyakini terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik kepada saksi Anik pada saat saksi Anik membuang handphone ke selokan di depan rumah. Oleh karena itu unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Hakim Zainal Ahmad.

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tidak terpenuhi, kata Hakim Zainal, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

"Memperhatikan Pasal 109 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang ditentukan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Muhamad Rozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum," ucap Hakim Ketua Zainal Ahmad saat menjatuhkan putusan.

"Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Ketiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, hak-hak serta martabatnya. Ke empat, dua buah hard disc CCTV dikembalikan kepada terdakwa. Ke lima, membebankan biaya perkara kepada Negara," lanjut Majelis Hakim.

Usai pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan seluruh rangkaian sidang perkara pidana KDRT telah selesai dan ditutup.(fin)

Kredit

Bagikan