Dindagkop UKM Blora Temukan KPL Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

user
nugroho 10 Februari 2022, 09:15 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditemukan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dindagkop UKM setempat telah melayangkan teguran kepada sejumlah kios pupuk lengkap (KPL) yang menjual pupuk subsidi dengan harga yang melebihi HET.

Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah mengeluarkan surat edaran terkait penjualan pupuk bersubsidi. Sesuai aturan pemerintah, HET untuk pupuk Urea Rp.2.250/kg  atau Rp. 112.000 /karung, SP36 Rp. 2.400 /kg atau Rp. 120.000/karung,  ZA  Rp1.700/kg atau Rp.  85.000 /karung, NPK Rp. 2.300/kg atau Rp. 115.000 /karung, Organik (petroganik)  Rp. 800/ kg atau 32.000 /katung, dan organik cair 20.000/liter.

Namun di Kecamatan Todanan ditemukan pupuk Ponska dibandrol dengan harga Rp. 135.000 /karung, Urea Rp. 145.000 /karung, Organik Rp. 35.000 dan Za Rp. 115.000 /karung.

"Kemarin saya bersama Koordinator Kios Pupuk Lengkap (KKPL), KPL, Gapoktan dan Poktan diminta oleh orang dinas untuk membuat kesepakatan tentang harga penjualan. Tapi karena masih dianggap tidak pro dengan petani akhirnya kami tetap menolak degan harga di atas HET,"  Ketua Poktan atau LMDH Kecamatan Todanan, Zainul kepada suarabanyuurip.com, Rabu (9/10/2022).

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, pihaknya meminta agar harga bisa sesuai aturan. Kalau tidak bisa dan harus melalui kesepakatan semua pihak terlibat. Pengawas dari Dinas juga harus ikut dalam pembuatan kesepakatan.

"Pada prisipnya, pemerintah yang harus membuat kebijakan kaitan pengeceran dan pendistribusian pupuk,” ujar Zainul.

Dia  menyesalkan harga ecer pupuk bersubsidi yang ada di wilayahnya.

"Pada prinsipnya kami minta untuk tidak terlalu tinggi. Kita dari petani sebenarnya luwes. Bisa menerima kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi jika aturan itu dirasa tidak pas dan belum bisa diterapkan, kami mengharap pemerintah untuk membuat kebijakan lagi,” katanya.

Seharusnya, menurut Zaenul, pejabat terkait menyelesaikan masalah harga tersebut. Jika belum bisa menyelesaikannya, segera membawanya ke forum resmi untuk dibahas dan diselesaikan.

"Bukan sebaliknya. Seolah-olah melempar kepada pihak lain untuk membuat aturan, kesepakatan bersama dengan berita acara. Meminta, mengarahkan kepada Poktan, Gapoktan, KPL dan KKPL untuk membuat kebijakan/kesepakatan bersama terkait harga eceran pupuk bersubsidi," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi menegaskan, menaikkan harga pupuk subsidi di atas HET merupakan sebuah pelanggaran.

Bagi yang tetap nekat menaikkan HET pupuk subsidi, kata dia, akan diterapkan sesuai regulasi.

“Penjualan di atas HET tidak boleh. Masih nekat nanti ada yang menanganinya,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi supaya tidak ada penjualan pupuk subaidi di atas HET, pihaknya akan koordinasi dengan koordinator KPL, KKPL dan Poktan.

“Kita tidak ingin ada kelangkaan. Pupuk saat ini ada. Rencana kita akan ke distributor-distributor soal itu. Solusi HET kita harus sesuai aturan dan regulasi. Banyak sekali yang mengeluh," ungkapnya.

Luluk menyarankan bagi petani yang kekurangan pupuk subsidi sebisa mungkin diupayakan untuk membeli non subsidi.

"Selain itu tidak boleh ada inthil-inthil," ucapnya.

Luluk mengaku telah melayangkan teguran kepada sejumlah KPL yang menjual pupuk subsidi dengan harga yang melebihi HET. Pihaknya pun mewanti-wanti para KPL untuk tidak melanggar ketentuan.

“Kami beberapa minggu ini menangani terkait laporan masyarakat, petani, yang pada dasarnya (harga) pupuk diluar HET, beberapa seperti di Todanan, di Kunduran,” jelas Luluk.

“Untuk yang melebihi HET sudah kita berikan teguran pertama, kalau masih bandel kita tegur kedua, kita koreksi dengan distributor, dan kita bisa kita pindah untuk pengeceran. Silakan kalau ada laporan,” pungkasnya.(ams)


Kredit

Bagikan