Pemkab Bojonegoro Belum Punya Rencana Manfaatkan Aset The Residence

user
nugroho 09 Februari 2022, 20:23 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur belum memiliki rencana memanfaatkan aset The Residence di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. Bangunan perkantoran yang dilengkapi penginapan seperti perhotelan itu sekarang ini telah kosong setelah sewa kontrak dengan Pertamina EP Cepu (PEPC) selesai pada 31 Desember 2021 lalu. Bahkan sejak Februari 2022 penginapan tersebut gelap gulita pada malam hari.

"Belum tahu. Ngapunten (Maaf)," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah kepada suarabanyuurip.com, Rabu (9/2/2022).

The Residence selama ini dikelola PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro untuk disewakan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun BBS telah mengembalikan aset tersebut ke Pemkab Bojonegoro pada 31 Desember 2021 bersamaan dengan selesainya kontrak sewa Pertamina EP Cepu.

Rencana penyerahan aset The Residance kepada Pemkab Bojonegoro ini telah disampaikan PT BBS kepada Komisi B DPRD Bojonegoro saat hearing pada Rabu 3 November 2021. Dalam hearing itu, Direktur PT BBS, Thomas Gunawan menyampaikan, 30 hari setelah kontrak dengan penyewa selesai, maka aset atau bangunan akan diserahkan kepada Pemkab.

"30 hari digunakan penyewa untuk memindahkan isi. Karena yang diserahkan hanya bangunan," ujar Thomas.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri membenarkan jika kontrak The Residen dengan Pertamina EP Cepu telah habis 31 Desember 2021, dan bangunan tersebut telah diserahkan PT BBS kepada BPKAD.

Karena itu Politisi PAN itu mendorong kepada Pemkab Bojonegoro untuk segera menentukan langkah konkrit dalam memanfaatkan aset The Residance agar dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab keberadaan aset tersebut jauh dari kota, sehingga kurang menguntungkan jika dikelola sendiri.

"Ini memang sulit ya karena memang lokasi The Residence ini tidak di dalam kota. Apalagi kita punya GDK di dalam kota saja masih tidak bisa di maksimalkan. Untuk itu, harus ada rencana matang dari Bagian Perekonomian, mau diapakan bagunan yang cukup luas itu," ujar Lasuri dikonfirmasi terpisah.

Menurut dia, satu-satunya jalan aset tersebut dikontrakkan kembali ke pihak ketiga lagi. Karena jika dikelola sendiri biaya operasional yang dibutuhkan cukup tinggi. Apalagi pemkab memiliki pengalaman kurang baik dalam pengelolaan Griya Dharma Kusuma (GDK).

"Ini harus segera dicarikan solusinya. Karena sebenarnya sayang kalau bangunan dan tanah yang cukup luas itu tidak dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan PAD," tegasnya.

Belum adanya kepastian pemanfaatan The Resident ini, lanjut Lasuri akan berdampak terhadap setoran PAD dari PT BBS. Berdasarkan data yang diterima Komisi B, PAD tahun 2021 dari laba 2020, deviden yang disetorkan BBS sebesar Rp1.342.750.952. Sementara target PAD 2022 dari laba 2021 sebesar Rp2.176.036.142.

"Kalau the Residence ini tidak segera dimanfaatkan lagi, pasti PAD yang disetorkan BBS tahun 2023 dari laba 2022 berkurang," pungkasnya.

Sementara itu, Bagian Perekonomian Setda Bojonegoro, Budi Sukisna belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi tentang rencana kedepan untuk memanfaatkan The Residence. Pesan WhatsApp yang dikirim maupun panggilan telepon yang dilakukan suarabanyuurip.com pada Rabu (9/2/2022), pukul 12.21 wib, tidak direspon hingga berita ini diterbitkan.

Pembagian keuntungan Persewaan The Residence Sempat Dipersoalkan

 The Residen selama ini disewa oleh KKKS Migas. Pertama kali di sewa oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) untuk perkantoran pada kisaran 2009 - 2014. Setelah itu, bangunan tersebut disewa oleh Pertamina EP Cepu mulai 2018 - 2021.

Namun, pembagian keuntungan dari sewa The Residence antara PT BBS dengan PT Etika Dharma Bangun Sejahtera (EDBS) sempat menuai sorotan dari kalangan DPRD dan Kamar Dagang Industri (Kadin) Bojonegoro. Sebab keuntungan yang diterima BBS hanya 5%, sedangkan  PT EDBS memperoleh 95%.

Dari harga sewa The Residence mencapai Rp40 miliar per tahunnya,  BBS hanya memperoleh Rp 2,6 miliar. Sedangkan 95 persennya masuk ke PT EDBS.

Selain itu, PT BBS masih harus membayar sewa lahan The Residence kepada Pemkab Bojonegoro, karena merupakan aset daerah.

Akibat pembagian keuntungan yang merugikan itu, Kadin Bojonegoro sempat mendesak kepada Pemkab untuk mengevaluasi perjanjian kerja sama antara PT BBS dan EDBS.

Sementara itu PT BBS pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Bojonegoro, Rabu (28/4/2021), menjelaskan tentang perjanjian sewa The Residence. Menurut Dirut PT BBS, Thomas Gunawan, ada tiga perjanjian yang terjadi dalam pengelolaan The Residence. Yakni, perjanjian antara Pertamina EP Cepu (PEPC) dengan JO (Joint Operation) EDBS - BBS, ada perjanjian JO BBS dengan EDBS, dan ada perjanjian sewa menyewa antara BBS dengan Pemkab Bojonegoro.(suko)



Kredit

Bagikan