Terdakwa Rozi : Dakwaan Jaksa Tak Berdasar Fakta Persidangan

user
samian 25 Januari 2022, 21:20 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Sidang perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali digelar dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa Muhamad Rozi di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (25/01/2022).

Dalam pembelaannya, terdakwa menyebut bahwa surat dakwaan Jaksa tidak didasarkan pada fakta yang telah diungkap di persidangan. Sehingga, pria yang juga anggota DPRD Bojonegoro yang didakwa terlibat perkara KDRT terhadap istrinya sendiri, Anik Susilowati, itu merasa sangat dirugikan.

Seharusnya, kata terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutan tetap merujuk pada fakta persidangan sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 185 ayat 1 yang berbunyi "keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

"Selain itu, berdasarkan analisa kami, JPU hanya melakukan copy paste atau menyalin dari berkas acara pemeriksaan agar terdakwa diputuskan bersalah," kata Muhamad Rozi saat membacakan pembelaan (Pledoi).

Sebagaimana dicontohkan, salah satu tuntutan JPU yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah, keterangankorban Anik pada sidang tanggal 13 Desember 2021. Di depan Hakim, korban mengatakan, sebelum kejadian ia ingin meminjam kunci mobil terdakwa untuk mengangkut barang barang.

Padahal, dalam kesaksiannya, Risa Prabawati mengaku tidak dapat mengemudikan mobil. Begitu pula sepengetahuan Risa, korban tidak bisa mengendarai mobil.

Selanjutnya, bukti video Closed Circuit Television (CCTV) yang sudah diperiksa otentikasinya oleh ahli Setfin Fitri Ana Wati, juga disebut menunjukkan keadaan korban sebelum dan sesudah kejadian dalam kondisi sehat dan baik.

Begitupun keterangan seluruh saksi yang dhadirkan oleh JPU, dinilai oleh terdakwa tidak satupun yang memberatkan terhadap dirinya. Bahkan, menurut terdakwa, sebagian dari saksi banyak yang tidak berkesuaian dengan keterangan yang tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

"Hal-hal seperti itu, harusnya bisa menjadi pertimbangan JPU sebagai dasar tuntutan," tambahnya.

Berdasarkan uraian tentang tuntutan JPU yang dinilai tidak mendasar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Rozi kemudian mengajukan 6 permohonan kepada Majelis Hakim.

Pertama, menerima pembelaan (Pledoi) terdakwa Muhamad Rozi. Kedua, menolak seluruh dakwaan atau tuntutan. Ketiga, menyatakan terdakwa Muhamad Rozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melalukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Permohonan terdakwa yang keempat, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (Onslag van alle rechvolging). Kelima, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. ke enam, membebankan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku.

"Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini," pungkasnya.

Sidang selanjutnya dijadwalkan besok Senin 31 Januari 2022 dengan agenda replik atau tanggapan JPU terhadap pembelaan terdakwa.(fin)

Kredit

Bagikan