Bupati Tuban Dinilai Tak Mampu Tekan Angka Kemiskinan

user
teguh 19 Januari 2022, 17:30 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Bupati Tuban, Jatim, Aditya Halindra Faridzky, dinilai kalngan aktifis mahasiswa tak mampu meredam laju kemiskinan di daerah yang dipimpinnya. Terbukti angka kemiskinan di Bumi Ranggalawe pada tahun 2020 sebanyak 15,91 persen, pada 2021 naik menjadi 16,30 persen.

Kondisi sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, menjadikan daerah yang dihuni 1,2 juta warga itu bertahan di lima besar Kabupaten dan Kota termiskin di Jatim. Total penambahan keluarga miskin yang di 318 desa/kelurahan tersebar di 20 wilayah kecamatan per bulan Maret 2021 mencapai 5,44 ribu.

“Angka kemiskinan yang ada di Tuban per Maret mengalami kenaikan hingga 2,90  persen, ini menunjukan bahwasannya pemerintahan hari ini gagal dalam menangani angka kemiskinan,” tegas aktifis mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Tuban saat berorasi dalam aksi saat unjuk rasa di Kantor Pemkab Tuban, Rabu (19/1/2022) siang.

Dalam aksinya para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tuban meminta audensi dengan Bupati Aditya Halindra Faridzky, namun hingga aksi selesai orang nomor wahid di Pemkab Tuban tersebut tak hadir karena ada kegiatan di luar kantor. Mereka menolak melakukan audensi dengan Kepala Dinas Sosial Eko Yulianto yang didampingi Kepala Satpol PP Tuban Gunadi.  Tampak Kabag Ops Polres Tuban Kompol Budi Santoso memimpin pasukannya mengamankan aksi tersebut.

Tak munculnya Bupati Tuban yang baru menjabat sekitar tujuh bulan itu mengecekan mahasiswa. Mereka menilai bupati dari Partai Golkar tersebut tak menghargai aspirasi warganya.

Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu’aini, dalam siaran persnya yang ditandatangani dengan Sekretaris Umum, Choirul Azis, menyatakan, kondisi Tuban saat ini tidak sesuai dengan item kedua Misi Bupati saat pencalonan. “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas, pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”.

“Yang seharusnya hari ini tingkat kemiskinan masyarakat menurun, bukan malah meningkat,” tegas mahasiswi aktifis itu dalam orasinya.

Ia katakan, perlu digarisbawahi bahwa misi Bupati Aditya Halindra Faridzky yang berbunyi “Memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif”, tidak ada implementasinya sama sekali.

“Dalam artian Bupati Aditya Halindra sampai saat ini tidak mampu menangani kemiskinan di Kabupaten Tuban, yang ada hanyalah menambah prosentase angka kemiskinan,” tegasnya.

Menurutnya, merujuk lampiran ke-VII Perda Tuban di Rancangan APBD Tahun 2022, dengan anggaran sebesar Rp10,9 miliar lebih untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, seharusnya sudah mampu mengurangi angka kemiskinan bukan malah sebaliknya.

Di sisi lain merujuk data dari Bappeda Tuban, tambah Aini, demikian sang aktifis akrab disapa, Pemkab Tuban juga menyiapkan anggaran sebesar Rp348 miliar lebih di Dinas Kesehatan. Besaran anggaran itu seharusnya daerah rawan pangan bisa ditangani secara maksimal, bukan malah daerah rawan pangan belum semua terlampaui.

Terkait problema tersebut PC PMII menuntut agar Bu[ati Tuban memberikan kontribusi nyata kepada rakyat miskin, segera lakukan pemberdayaan dan perhatian khusus kepada pelaku UMKM, memberikan beasiswa mulai pelajar sampai jenjang perguruan tinggi kepada masyarakat kurang mampu.

Dituntut pula agar segera menuntaskan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, memberikan edukasi kepada penerima bantuan sosial dan bersihkan penyelewengan.  Termasuk menginstruksikan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Tuban memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannya yang terikat outsourcing atau pun karyawaan tetap.

Dituntut juga agar Bupati meningkatkan SDM bagi pendidik sesuai basic yang dimiliki, dan menyediakan wahana literasi sebagai bentuk dukungan minat belajar dalam dunia pendidikan.

Menanggapi aksi dan tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam PMII tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tuban, Eko Yulianto, mengatakan, naiknya angka kemiskinan hampir terjadi diseluruh daerah di Indonesia karena faktor Pendemi Covid 19. Kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat berpengaruh terhadap berbagai sektor usaha.

“Kita sudah melakukan berbagai terobosan, mulai program bantuan sosial (Bansos) dari daerah, hingga berbagai program Bansos dari pemerintah pusat. Situasi akibat pandemi yang belum normal ini berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan secara global,” kata Eko Yulianto saat ditemui usai aksi demontrasi mahasiswa. (tbu)

Kredit

Bagikan