Bupati Tuban Nonjobkan 36 Pejabat

user
teguh 15 Januari 2022, 21:14 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Tuban yang dilakukan Bupati Aditya Halindra Faridzky berdampak pada 36 orang pejabat nonjob. Mereka yang kini tak jelas nasib posisinya lantaran kehilangan jabatan itu sebelumnya menjabat eselon II, III, dan eselon IV.

Selain itu terdapat pejabat yang turun eselon sebanyak 30 orang. Masih terdapat formasi lowongan jabatan sebanyak 65 posisi, dengan rincian dua jabatan eselon III-A, 27 jabatan di eselon IV-A, dan 36 jabatan di eselon IV-B.

“Kami telah meminta data ke ekskutif tapi hanya diberikan data seperti itu, padahal kami juga meminta hasil nilai dari TPK (Tim Penilai Kinerja) untuk bahan kajian,” kata Ketua Kimisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni usai Rapat Kerja (Raker) episode dua dengan ekskutif di Ruang Rapat Komisi I, Sabtu (15/1/2022).

Silang sengkarut tersebut terjadi setelah pemerintah daerah Bumi Ranggalawe memberlakukan Susunan Organisasi Tata Kerja (STOK) baru. Kebijakan sesuai sistem anyar itu kini dipersoalkan DPRD Tuban, karena tengara dari Komisi I Dewan tanpa melalui proses dan mekanisme yang diatur perundang-undangan.

Sebelumnya Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melakukan pelantikan 530 pejabat di Pendapa Krido Manunggal, Sabtu (8/1/2022) malam. Ternyata prosesi untuk menggerakkan gerbong pelayanan publik tersebut disoal kalangan Wakil Rakyat di DPRD setempat.

Roni, demikian Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban itu akrab disapa, menambahkan, sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dikuatkan dengan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 maupun regulasi lainnya, ihwal kenaikan dan penurunan eselon harusnya melalui mekanisme yang telah diatur perundang-undangan. Hal itu untuk menghindari terjadinya praktik kebijakan yang menyalahi azas reformasi birokrasi.

Politisi muda dari Jenu ini menilai ada hal yang ditutup-tutupi oleh ekskutif dari DPRD. Terbukti selain pihaknya meminta hasil penilaian permintaan data tentang hasil penilaian TPK, hasil konsultasi dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga tak diberikan kepada Dewan. Padahal perihal tersebut menjadi bahan pertimbangan serius dalam melakukan promosi, ataupun penempatan jabatan eselon kepada ASN.

“Saya melihat sekilas tadi ada pejabat yang sudah fungsional tapi menduduki jabatan struktural, padahal esensi perampingan adalah mengurangi jabatan struktural, dan ini jelas-jelas menyalahi azas reformasi birokrasi,” kata Roni tanpa menyebut jatidiri pejabat yang ia maksud.

Dalam dua kali Raker bersama ekskutif, menurut Roni, mereka selalu berdalih kebijakan tersebut semata-mata karena perampingan SOTK. Akan tetapi Kalau dengan dalih perampingan, seharusnya tidak ada yang digusur, nonjob, dan turun eselon.

“Dalam PP 11 ada kalimat, ASN yang kena dampak perampingan harus disalurkan terlebih dahulu  sesuai pemetaan ASN yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik itu kaitannya dengan jumlah dan kompetensinya,” katanya.

 “Realitanya ini bertolak belakang dengan kebijakan yang dilakukan, yaitu mengangkat orang baru,  bahkan tidak jelas penataannya.”

Pada bagian lain, tambah Roni, Komisi I juga menyinggung pengisian jabatan eselon II yang dinilainya mengabaikan syarat kompetensi yang diamanatkan perundang-undangan. Contoh riilnya terjadi di Dinas Pertanian.

“Dari sisi pendidikan tidak linier, dari pengalaman kerja juga tidak ada,”  urainya.

Sementara itu Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Pemkab Tuban, Dr Budi Wiyana, saat diwawancarai wartawan sebelumnya menyatakan, proses pelantikan dan pergeseran pejabat sudah melalui mekanisme dan sesuai regulasi yang berlaku.

Terkait adanya penurunan eselon dan nonjob pejabat di lingkungan Pemkab Tuban, menurut Sekretaris Kabupaten (Sekab) Tuban ini, memang ada penataan dan perubahan SOTK di jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Pemkab Tuban.

Ada perbedaan SOTK lama dan baru, diantaranya tentang jumlah kursi jabatan. Perbedaan ini pasti ada konsekuensinya.

Sebenarnya pihak ekskutif Pemkab Tuban telah proaktif dengan mendatangi Raker dari Komisi I DPRD. Seluruh pejabat yang diundang Dewan hadir dalam rapat kali kedua tersebut. Mereka adalah  Sekda Tuban, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabag Organisasi, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala BKPSDM.

Sedangkan dari Komisi I yang hadir adalah, Fahmi Fikroni, Dodi Fahrudin, Syafiudin, Bambang Sumargo, Mukafi Maki, Cipto, dan Tariyanto. (tbu)

Kredit

Bagikan