Pemkab Tuban Tak Gubris Permintaan Dewan

user
teguh 14 Januari 2022, 16:10 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – DPRD Tuban, Jatim menilai kebijakan rotasi dan mutasi 530 pejabat di lingkungan Pemkab Tuban mengindikasikan tidak melalui proses yang benar. Di samping tak menggunakan perencanaan matang, juga tanpa mempertimbangkan kelangsungan nasib dari karir pegawai.

Indikasi tersebut ditangkap Komisi I DPRD setempat, setelah permintaan data terkait mutasi pejabat tak segera diberikan oleh pihak ekskutif. Padahal dalam rapat kerja hari Rabu (12/1/2022) lalu, ekskutif akan memberikan data riil tersebut dalam kurun satu dua hari.

“BKPSDM (Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) harusnya memiliki data kongkrit terkait terkait berapa jumlah eselon yang diturunkan, berapa (pejabat) yang dinonjobkan, berapa yang naik eselonnya. Terus yang dinonjob mau dikemanakan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (14/1/2022).

Selain hal tersebut, menurut Roni, begitu Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban itu akrab disapa, ekskutif harusnya mempertimbangkan perencanaan karir, kenaikan pangkat ASN (Aparatur Sipil Negara) dan lainnya sehingga mutasi maupun rotasi tak memunculkan problema baru. Juga harus memiliki data beban kinerja per jabatan, sehingga diketahui diposisi apa dan membutuhkan berapa orang untuk mengisi jabatan.

“Kami masih menunggu data dan jawaban dari BKPSDM Tuban yang saat rapat kami minta, sampai hari ini belum diberikan kepada kami,” kata Roni.

Akibat lambannya jawaban dari pihak ekskutif tersebut, Komisi I Kembali mengundang ekskutif untuk rapat kerja bersama pada, Sabtu (15/1/2022) pukul 13.00.  Dalam surat yang dilayangkan ke ekskutif, Komisi yang membidangi pembangunan ini meminta Sekda Tuban, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabag Organisasi, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala BKPSDM hadir dalam rapat.

Menurut Roni, tidak segera dikirimnya data yang diminta Dewan tersebut kian mengindikasikan bahwa kebijakan mutase hingga terjadinya penurunan eselon, dan nonjob terhadap pejabat tidak melalui mekanisme yang diatur perundang-undangan.

“Seharusnya kalau tidak ada indikasi apapun kan sangat mudah memberikan data-data yang kami minta,” pungkas politisi asal Jenu, Tuban itu.

Sebagai garda terdepan komunikasi publik Pemkab Tuban, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tuban, Arif Handoyo, ketika dikonfirmasi pada pukul 13.39 melalui telepon genggam dan saluran WhatsApp (WA), terkait permintaan Komisi I tersebut belum memberikana tanggapan.

Demikian pula dengan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Tuban yang juga Ketua Bapperjakat Pemkab Tuban, Dr Budi Wiyana, saat dimintai konfirmasi pada jam 15.09 hingga berita ini diunggah belum juga memberikan tanggapan.

Dalam berita sebelumnya, usai Raker dengan Komisi I hari Rabu (12/1/2022), Sekab Budi Wiyana menyatakan, proses pelantikan dan pergeseran pejabat sudah melalui mekanisme dan sesuai regulasi yang berlaku.

“Masalah mekanismenya tadi panjang lebar sudah kami sampaikan kepada Komisi I, dan dokumen-dokumen yang diminta secara tertulis akan kami sampaikan,” jelas Budi Wiyana.

Terkait adanya penurunan eselon dan nonjob pejabat di lingkungan Pemkab Tuban, ia jelaskan, memang ada penataan dan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ada perbedaan SOTK lama dan baru, diantaranya tentang jumlah kursi jabatan. Perbedaan ini pasti ada konsekuensinya. (tbu)

Credits

Bagikan