Beredar Surat Diduga Wajibkan Iuran Pembangunan Desa, Kades Sraturejo : Saya Tidak Menerima Uangnya

user
samian 03 Januari 2022, 21:27 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Beredar surat di jaringan media sosial (Medsos) dengan file berformat Pdf diduga berisi kewajiban pembayaran yang disebut iuran pembangunan desa kepada sejumlah perusahaan di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengagetkan warga setempat.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Kades) Sraturejo, Hj. Kusrini, tertanggal 1 Oktober 2021 itu berisi kewajiban iuran kepada perusahan dan pengusaha yang berada di wilayah Desa Sraturejo, yang mana jumlah besarannya ditentukan dalam klasifikasi A,B, dan C.

Besaran untuk perusahaan berklasifikasi A diwajibkan membayar iuran sebanyak Rp10 juta. Sedangkan untuk perusahaan klasifikasi B diwajibkan bayar Rp3 juta, dan untuk perusahaan klasifikasi C sebesar Rp1 juta.

Dikonfirmasi perihal surat yang beredar itu, Kades Kusrini menjelaskan, bahwa surat tersebut sempat beredar. Namun belum sempat ada uang iuran yang masuk. Surat tersebut sudah dibatalkan dengan diterbitkannya surat baru.

"Intinya saya tidak terima uang itu sama sekali, Mas. Saya ndak nerima dari mana-mana. Saya sudah kasih surat lagi, saya nggak mungut, saya gak pegang uangnya," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (03/01/2022).

Namun, saat disinggung mengenai surat yang membatalkan iuran wajib, ia mengaku sudah tidak punya file-nya.

"Kalau file (surat yang membatalkan) saya sudah tidak punya, tapi yang jelas saya tidak menerima uang (iuran wajib), wis beres (sudah beres) itu Mas," tandasnya.

Terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sraturejo, Sugiharto mengaku, tidak tahu menahu perihal file surat yang telah beredar luas di media sosia tersebut.

"Saya tidak tahu soal itu, Mas," ujarnya.(fin)

Kredit

Bagikan