SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Bojonegoro Institute bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menggelar diskusi dan media briefing dengan tema Partisipasi Publik dalam Pencegahan Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro. Acara digelar di EJSC Gedung Bakorwil, Jumat (10/12/2021).

Diskusi ini melibatkan IDEA melalui Program Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-Led Advocacy and Social Audit Networks (SPEAK) dengan dukungan dari Uni Eropa dan Hivos. Kegiatan juga melibatkan perwakilan komunitas perempuan Suara Perempuan Penggerak Komunitas, Poverty Resource Center Initiative (PRCi)

Budget Advocacy Officer Program SPEAK Bojonegoro Lilis Aprilliati mengatakan, telah melakukan kegiatan audit sosial, berupa penggalian data hingga pengawasan lima program prioritas.  Salah satu program itu adalah Posyandu Remaja dengan tujuan mendorong peningkatan kesehatan reproduksi remaja serta pencegahan pernikahan usia anak.

“Salah satu dampak pernikahan dini terutama bagi perempuan memiliki risiko kematian saat melahirkan. Kematian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dewasa yang sudah cukup umur. Risiko ini bahkan bisa mencapai lima kali lipatnya,” kata Lilis.

Selain itu, risiko lain juga mengancam anak yang lahir dari hubungan menikah di bawah umur. Misalnya, risiko angka kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Sebab, ia melanjutkan, belum matangnya usia sang ibu mendatangkan konsekuensi pada calon anak.

“Sejauh ini, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan stunting hanya diberikan kepada calon pasangan pengantin secara terbatas. Kami berharap kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan frekuensi yang lebih besar, baik sasaran, jangkauan maupun materinya.” tegas Lilis Aprilliati.

Lilis, sapaan akrabnya akrabnya, berharap agar komunitas perempuan di Bojonegoro terus berperan aktif dalam pembangunan daerah. Juga, aktif mengawal dan mencegah terjadinya pernikahan dini di daerah yang masih cukup tinggi ini.

Sementara itu,, salah satu pegiat SpeAK Bojonegoro, Intan Setyani, menuturkan terkait beberapa hasil kegiatan audit sosial dari Program SPEAK, salah satunya mengenai persoalan pernikahan dini.

Dia mengatakan, kegiatan audit sosial tersebut menurut data pengajuan dispensasi kawin (diska) di 2020, mengalami lonjakan sampai 310% dari tahun 2019. Yakni 199 perkara pada tahun 2019 menjadi 617 perkara pada 2020. Dan pada  2021 terhitung Januari hingga April 2021 terdapat 225 perkara.

“Sudah saatnya pemkab merangkul semua pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan hingga aktivis perempuan untuk duduk bersama mendiskusikan jalan keluar mengatasi tingginya angka dispensasi kawin tersebut," jelasnya.

Jika dibiarkan, kata dia, kesempatan perempuan di Bojonegoro untuk mendapatkan perlindungan terhadap dampak buruk dari pernikahan usia anak akan semakin tertinggal.(jk)