Dugaan Korupsi di Dinas Peternakan Blora, 70 Pegawai Diperiksa Kejaksaan

user
nugroho 17 September 2019, 18:28 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora – Penyidikan kasus dugaan korupsi program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting atau Upsus Siwab tahun 2017 dan 2018 di Dinas Peternakan dan Perikanan Blora, Jawa Tengah, terus berlanjut. 70 pegawai dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah sebagai saksi.

Mereka diperiksa penyidik Kejati Jateng di Kantor Kejari Blora.

Kepala Seksi Pidus Kejaksaan Negeri Blora, Rendy Indro N, menyampaikan, pemeriksaan dilakukan selama dua hari, mulai hari ini Selasa (17/9/2019) dan Rabu (18/9/2019) besok.

"Kami hanya ketempatan saja. Yang melakukan pemeriksaan langsung dari Kejati. Di lantai atas ada 4 jaksa yang melakukan pemeriksaan,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com saat di depan pintu ruangan Kepala Kejari Blora, Selasa (17/9/2019).

Ia menyarankan perkembangan hasil penyidikan kasus Upsus Siwab tahun 2017 dan 2018, bisa langsung ditanyakan kepada tim penyidik Kejati Jateng.

Pantauan di lokasi, para saksi diperiksa secara bergantian. Rombongan pertama masuk terlebih dahulu pagi hari. Lalu, belasan orang rombongan kedua baru datang sekira pukul 11.00 WIB.

Mereka mengantre mengisi daftar hadir, meninggalkan identitas dan meninggalkan peranggkat Handphonya.

Salah satu Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan, Sumaryati, mengaku jika dirinya juga turut dipanggil dalam pemeriksaan itu.

“Iya, dari staff Dinas Peternakan. Dipanggil Kejati,” ucapnya singkat sambil berlalu.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 15 tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melkaukan penggledahan di Dinas Peternakan dan Perikanan pada Rabu (4/9/2019) kemarin. Hasilnya Tim berhasil mengamankan dua dus dan dua koper dokumen dari dinas terkait. Selain itu berhasil mengamankan CCTV dan Handpone.

Untuk diketahui, UPSUS SIWAB adalah salah satu program yang dicanangkan Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri.

Program yang dituangkan di dalam peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting bertujuan untuk mewujudkan komitmen dalam mengejar swasembada daging sapi.

Program pemerintah pusat ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terindikasi adanya praktik korupsi yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.

Sekira 74 petugas inseminator yang bertugas melaksanakan tiga program UPSUS SIWAB berupa Identifikasi, lalu program Inseminasi Buatan (IB) dan program Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), setiap petugas inseminator mendapatkan honor operasional yang bersumber dari APBN tahun 2017 dan tahun 2018.

Adapun besaran dana operasional yang bersumber dari APBN tahun 2017 meliputi program Identifikasi dianggarkan sebesar Rp30.000, lalu program IB Rp30.000 sedangkan program PKB Rp30.000 untuk setiap satu ekor sapi atau kerbau.

Sedangkan untuk anggaran operasional APBN tahun 2018 untuk program IB mengalami kenaikan dari yang semula Rp30.000 menjadi Rp50.000.

Namun dengan dalih Kebersamaan dan Pajak program Identifikasi UPSUS SIWAB tahun 2017, honor inseminator Rp 30.000 dipotong Rp 11.000. Kemudian program IB dari honor operasional Rp 30.000 di pangkas Rp6000 rupiah untuk setiap ekornya.

Dugaan praktik potongan honor operasional itu terus berlanjut di tahun 2018. Untuk program IB dari yang semula Rp 6000 potongan tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp 12.000 yang ditambah dengan pajak Rp 3000, total Rp 15.000 rupiah setiap ekornya.

Kenaikan besaran tarikan tersebut bukan tanpa sebab, mengingat honor operasional petugas inseminator untuk anggaran APBN tahun 2018 juga mengalami kenaikan. Untuk program PKB mengalami potongan Rp 13.500 ditambah pajak Rp 1500 jadi total Rp 15.000 untuk tiap ekornya.(ams)
 
 

Credits

Bagikan