SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Mandegnya proyek pembangunan pabrik pengolahan gas flare oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) mengundang kecurigaan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Korps Adhiyaksa mengendus adanya pelanggaran kerjasama yang berpotensi merugikan daerah yang dilakukan BBS dengan rekannya, PT Inter Media Energi (IME) dalam proyek pembangunan fasilitas produksi gas di Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan fasilitas produksi gas itu dimulai sejak 2011 silam. Namun sampai sekarang belum dilakukan pembangunan konstruksi. Lokasi pabrik diatas lahan seluas sekira empat hektar hanya diurug pedel. Tak ada aktifitas apapun di lokasi tersebut.

Kasi Pidana Umum Kejari, Nurhadi, mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan untuk mengetahui secara jelas dimana letak penyelewengan kerjasama yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Kami tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi yang jelas PT IME ini seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan infrastuktur sesuai waktu yang ditentukan, dan kenyataannya hingga sekarang belum juga terlaksana,” ujar dia, mengungkapkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, tidak merasa heran jika ada masyarakat yang melaporkan proyek pengolahan gas yang memanfaatkan gas flare dari Lapangan Sukowati Blok Tuban tersebut. Karena sejak perjanjian awal tahun 2012 lalu hingga 2013, fasilitas produksi yang seharusnya sudah berdiri tidak kunjung dilaksanakan IME rekanan yang digandeng BBS.

“Lahannya sekarang ini mangkrak dan belum ada bangunan apapun. Padahal sesuai perjanjian jual beli gas sejak 2013 harus sudah berjalan,” tegas politisi asal Partai Gerindra.

Anam menyatakan, seharusnya sesuai Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama antara PT BBS dan IME pada 26 April 2011 lalu bisa berjalan dengan lancar dan Bojonegoro mendapatkan pengasilan dari pengolahan gas flare.

“Sejauh yang saya pelajari, Bojonegoro berpotensi kehilangan pendapatan Rp 30 miliar karena belum mengolah gas dari Sukowati,” tegasnya.

Politisi Partai Gerinda itu mengaku, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang terkesan mendiamkan. Seharusnya sudah melakukan evaluasi pada akhir 2010, karena perjanjiannya sudah ditandatangani.

Sementara itu, Direktur Utama PT BBS, Deddy Afidick sedang berupaya dimintai keterangan mengenai penyelidikan proyek pembangunan fasilitas pengolahan gas oleh Kejari Bojonegoro.(rien)