dSuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban - Selain PT Handaru Karya (HK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jatim, disebut-sebut harus ikut bertanggungjawab tentang keberadaan uang user sejumlah Rp. 5,5 Milyar untuk pembelian stand berupa toko, los ataupun kios di pasar besar yang saat ini mangkrak selama 10 tahun.

"Waktu itu user mau membeli stand di tempat ini karena dimediasi oleh Pemkab Tuban," kata Sedan Margono, perwakilan beberapa sub kontraktor PT Handaru Karya, Jumat (28/9/2012).

Dia jelaskan,  tahun 2002 lalu saat pemerintahan Bupati Tuban, Heany Relawati,  Dinas yang menangani adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), yang sekarang berganti dengan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Tuban.

Karena ada keterlibatan Pemkab itulah yang menarik minat 1400 user untuk memberikan uangnya dengan jumlah variatif. Tujuannya untuk memperoleh stand berupa toko, los ataupun kios yang ada di pasar besar yang saat ini mangkrak selama 10 tahun.

"Ada yang harganya saat itu sekitar Rp. 50 juta dan dibayar lunas," kata Sedan.
Untuk itu, mereka berharap pemerintah dan legislatif mau menangani masalah ini. Sebab apabila terlalu lama dibiarkan, dikhawatirkan user itu akan mengamuk dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Harapan kita ada di DPRD dan Pemerintah," tegasnya.

Mereka mengancam, apabila Dewan dan pemerintah membiarkan masalah ini. Bangunan yang disediakan untuk pasar besar tersebut akan dibakar dan dimusnahkan.

"Kalau kedua pihak tersebut membiarkan masalah ini, sekalian kami akan bakar bangunan itu," ancamnya.

Untuk diketahui, dalam berita sebelumnya disebutkan, pembangunan pasar yang mangkrak selama 10 tahun terakhir ini ditangani oleh PT Hutama Karya. Kontraktor pelaksana ini kemudian menggandeng 5 kontraktor lokal dengan tagihan hutang semula Rp37 milyar yang kemudian diangsur tinggal Rp1,9 milyar. (edp/suko)