SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tuban, minta kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kerusakan lingkungan akibat industri besar maupun kecil diwilayahnya.

“Kalau lingkungan terganggu atau rusak dikarenakan industri, laporkan saja,” kata Kepala Bidang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) BLH Tuban, Bambang Irawan saat dijumpai sebelum melakukan hearing dengan salah satu pelaku industry di gedung DPRD Tuban, Jum’at (14/9/2012).

Menurut Bambang, pemerintah tidak sepenuhnya bisa memantau keadaan lingkungan tanpa bantuan dari masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat yang menemukan kerusakan lingkungan akibat industri segera melaporkan kerusakan agar dapat ditindak lanjuti.

Dijelaskan, pelaporan itu bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa setempat untuk kemudian dilanjutkan kepada Bupati Tuban melalui BLH.

“Dilaporkan dulu kepada Kades, setelah itu biar diteruskan ke Bupati melalui BLH,” jawab Bambang Irawan.

Berdasarkan laporan itu, lanjut Bambang, BLH akan turun kelapangan untuk memverifikasi dan melihat kerusakan yang ada. Kemudian, akan dibentuk tim untuk memeriksa dan menganalisa apakah kerusakan disebabkan karena industri atau mungkin ditemukan faktor lain.

“Setelah ada laporan, kita akan verifikasi pelanggaran itu,” tegasnya.

Untuk lebih mengetahui sebab kerusakan, BLH akan menggandeng pihak yang berkompeten dalam menganalisa kerusakan yang ada. Dicontohkan, apabila yang rusak adalah bangunan atau rumah warga, maka BLH akan meminta bantuan Dinas Pengerjaan Umum (DPU) yang lebih paham tentang kondisi bangunan.

“Dengan mengajak pihak yang ahli dibidangnya, kita bisa memutuskan sebab kerusakan diakibatkan industri apa tidak,”terang Bambang.

Apabila benar ditemukan kerusakan diakibatkan ulah pelaku industry, BLH akan menegur da memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tetapi apabila industri tersebut tidak mempunyai ijin, maka BLH akan menyerahkan kepada Satpol PP.

“Kalau tidak ada ijinnya ya urusannya Satpol PP yang berwenang,” pungkas Bambang. (edp/suko)