SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Penolakan ijazah Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban meresehakan alumni universitas setempat. Untuk meredam keresahan itu Komisi C  DPRD Tuban akhirnya mempertemukan Unirow dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, Kamis (13/9/2012).

Hearing (rapat dengar pendapat) ini dilakukan menyusul banyaknya komplain dari alumni UNIROW yang mengeluhkan tidak berfungsinya ijazah yang mereka dapat akibat universitas tersebut belum terakreditasi. Alumni Unirow merasa dirugikan kampus karena terhalang saat akan mendaftar menjadi PNS.

“Banyaknya sms yang masuk pada kami terkait masalah ini, jadi kita pertemukan disini,” kata ketua komisi C Musa.

Menanggapi keresahan tersebut, Rektor Unirow, Hadi Tugur mengungkapkan masalah tersebut sudah muncul sejak tahun 2004 lalu. Padahal ijin penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan akreditasi yang otomatis diberikan oleh pemerintah. Sedang akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hanya sebagai penopang untuk peringkat tertentu.

“Menurut aturan pemerintah, PTS saat mendaftar sudah termasuk akreditasi C,” kata Tugur yang saat itu didampingi beberapa dosen lainnya.

Tugur mengatakan, untuk semua jurusan yang ada di Unirow semua sudah mempunyai ijin penyelenggaraan. Sehingga semua sudah terakreditasi C. Meski begitu untuk saat ini baru ada dua jurusan yang mempunyai akreditasi B.

“Yang lainnya menunggu BAN-PT untuk turun, sementara berkas akreditasi sebagai persyaratan sudah kami usulkan sejak  tahun lalu,” terangnya.

Untuk itu, dia mempertanyakan alasan tidak diperbolehkannya ijazah Unirow untuk mendaftar menjadi PNS. Karena dia melihat tidak ada peraturan yang melarang itu dan didaerah luar Tuban juga tidak ada syarat ijazah minimal harus diakreditasi BAN-PT.

“Dibeberapa kota ijazah itu sah, tapi di Tuban kok tidak?”  tanya Tugur.

Kepala BKD Tuban, Nur Hasan mengatakan, permasalahan ini menjadi evaluasi dalam perekrutan CPNS 2013 mendatang. Sebab selama ini BKD Tuban bertindak hanya sebagai panitia penyelenggara CPNS. Sedang semua prasyarat dan perekrutan adalah wewenang dari pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kita disini hanya sebagai panitia saja,” jawab Nur Hasan.

Untuk diketaui, hadir dalam hearing yang dilaksanakan diruang komisi C, Rektor Unirow Tuban Hadi Tugur didampingi tiga dosen, Ketua komisi C Musa beserta anggota, Kepala BKD Nur Hasan, Sekretaris Disdikpora Susilo Murti. (edp/suko)