Bupati Bojonegoro Kembali Tak Hadir, Gugatan Pemdes Kalirejo Atas YSB Lanjut Mediasi

user
Sasongko 27 September 2022, 18:35 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Pihak Bupati Bojonegoro, selaku turut tergugat III yang didaftarkan dalam klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Kalirejo terhadap Yayasan Suyitno Bojonegoro (YSB) di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, lagi-lagi tak hadir di persidangan, Selasa (27/09/2022).

Meski Bupati Bojonegoro tidak hadir dalam Perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjn perihal pengembalian status Tanah Kas Desa (TKD) Kalirejo yang memasuki sidang kedua kali ini, Ketua Majelis Hakim Nalfrijhon, S.H., M.H., memutuskan perkara dilanjutkanke dalam tahap mediasi. Hakim Nalfrijhon kemudian menawarkan kepada para pihak menunjuk mediator.

"Dasar hukum mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," kata Nalfrijhon.

Baik Pemdes Kalirejo di pihak penggugat yang diwakili Penasehat Hukum dari Aciviena Law Firm, Suprapto, maupun Yayasan Suyitno Bojonegoro yang menunjuk Mansur mewakili pihak tergugat. Serta tergugat I Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, menunjuk Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, Sudarwanto, dan turut tergugat II Camat Bojonegoro, dihadiri oleh Mochlisin Andi Irawan, seluruhnya menyerahkan penunjukkan mediator kepada PN Bojonegoro.

Maka, selanjutnya Hakim Ketua Nalfrjhon menutup sidang dan menunjuk Hakim Estafara Purwanto untuk menjadi mediator yang wajib dijalani para pihak dalam perkara ini.

Humas PN Bojonegoro, Sonny Eko Andrianto, S.H., mengatakan, sesuai hukum acara, proses mediasi telah berjalan, tetapi hari ini hanya berisi penjadwalan mediasi. Agenda selanjutnya pada 4 Oktober 2022 dalam tahapan mediasi minggu depan itu, yakni penyerahan resume dari para pihak.

"Resume itu semacam permintaan para pihak untuk upaya damai. Resume itu biasanya berisi tawaran dari para pihak. Dan harus beda dengan gugatan maupun jawaban nantinya. Jadi biasanya perdamaian itu berhasil jika para pihak sama-sama mau ngalah," ujar Sonny.

Dijelaskan, untuk mediasi tersedia waktu kurang lebih 30 hari, kalau misalnya belum selesai dan masih akan diupayakan bisa diperpanjang 30 hari berikutnya. Jika tidak terjadi perdamaian, tidak ada waktu lagi, mediasi dinyatakan gagal. Namun, bisa juga mediasi dinyatakan gagal sebelum 30 hari, jika ternyata para pihak tetap bersikukuh dan tidak ada titik temu.

"Kalau mediasi gagal, mediator akan membuat laporan ke pemeriksa untuk mengembalikan perkara dalam persidangan. Majelis selanjutnya akan menetapkan hari sidang," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan