PPDI Desak Kades Pandantoyo Lancarkan Proses Klaim BPJS Almarhum Kasun Sukran

user
Sasongko 29 September 2022, 18:31 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, mendesak Kepala Desa (Kades) Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, agar melancarkan proses klaim Jaminan Kematian (JKM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan atas almarhum M. Sukran selaku peserta program.

Wakil Ketua I PPDI Kabupaten Bojonegoro, Parno Suwanto mengatakan, bahwa almarhum M. Sukran semasa hidup adalah anggota PPDI Bojonegoro yang menjabat sebagai salah satu Kepala Dusun (Kasun) di Desa Pandantoyo. Diketahui almarhum Sukran meninggal pada 26 Februari 2022.

"Namun sampai hari ini klaim BPJS ketenagakerjaan JKM almarhum Pak Wo (Kasun) Sukran belum bisa cair. Karena diduga terkendala surat untuk kelancaran klaim belum diterimakan kepada istri almarhum," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (29/09/2022).

Oleh sebab itu, pihaknya menginginkan agar Kepala Desa Pandantoyo melancarkan proses surat-surat yang diperlukan oleh istri almarhum Kasun Sukran untuk mengklaim BPJS ketenagakerjaan yang menjadi hak almarhum.

Dijelaskan, persyaratan surat surat yang dibutuhkan guna klaim ke BPJS dari Pemerintah Desa (Pemdes) antara lain Surat Keputusan (SK) Pemberhentian, Surat Keterangan Ahli Waris, dan sejumlah data lain.

Dalam pendampingan kepada istri almarhum Kasun Sukran, PPDI menyebut menggunakan Kuasa Hukum, yaitu Sunaryo Abuma'in. Hanya sebatas jika hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris terganjal oleh keputusan Kades yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Meskipun demikian, kami berharap Bu Kades Pandantoyo berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan. Mengingat Kades kan pelayan masyarakat. Sehingga kami tidak perlu mendampingi istri almarhum menempuh ke jalur hukum," ujar pria yang juga Kasun Suruhan, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem.

Terpisah, Kades Pandantoyo, Siti Kholifah mengaku, telah melayani hak Siti Lu'amah, istri almarhum Kasuh Sukran, berupa surat yang diperlukan untuk klaim BPJS. Surat itu dikatakan sudah jadi dua minggu sejak wafatnya almarhum. Namun surat itu belum diberikan. Ia beralasan, karena masih ada masalah dari pihak almarhum yang harus diselesaikan.

"Memang belum saya berikan. Tapi saya tidak akan mengambil hak ahli waris. Saya juga tidak mempersulit pelayanan. Hari ini juga istri almarhum Pak Wo Sukran datang ke sini pasti saya layani, asal kewajiban beliau ditepati," ucapnya.

Disinggung perihal permasalahan apa yang menjadi kendala hingga surat yang dibutuhkan oleh ahli waris almarhum Kasun Sukran belum diberikan. Kades Siti Kholifah enggan membeberkan. Ia mempersilakan perihal permasalahan itu ditanyakan ke pihak PPDI.

"Monggo (silakan) tanya ke PPDI saja soal itu. Tapi yang jelas saya tidak mempersulit pelayanan. Semua saya layani," tandasnya.

Sementara Kuasa Hukum istri almarhum Kasun Sukran, Siti Lu'amah, yakni Sunaryo Abuma'in menilai, kewajiban almarhum Kasun Sukran telah dipenuhi semasa hidup. Dan sudah sesuai ketentuan perundang-undangan dalam membayar iuran BPJS.

"Kami berharap, Bu Kades Pandantoyo bisa bersikap arif dan bijaksana melayani hak warganya. Adapun kewajiban almarhum kepada BPJS telah terpenuhi. Kalaupun ada masalah pribadi almarhum, tidak bisa dikaitkan dengan ahli waris almarhum sebagai syarat dalam mendapatkan haknya," katanya.

Mbah Naryo, sapaan akrab Sunaryo Abuma'in, seharusnya Kades Siti Kholifah bisa memberikan pelayanan atas hak almarhum untuk mendapat surat kelengkapan klaim ke BPJS.

"Upaya kami sebetulnya kekeluargaan. Saya sudah berkomunikasi dengan Camat Temayang untuk difasilitasi. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat, akan kami tempuh jalur hukum," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan