KPK Identifikasi Modus Korupsi Pajak Restoran di Blora

user
Nugroho 30 September 2022, 12:00 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Blora - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan kepada para pelaku usaha restoran maupun pejabat daerah untuk melaksanakan aturan pajak dengan baik. Lembaga antirasuah itu menyatakan tidak segean-segan memproses hukum jika ada restoran yang memungut pajak tapi tidak disetorkan ke kas daerah.

Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Uding Juharudin mengungkapkan, modus korupsi yang sudah didentifikasi KPK diantaranya seperti uang pajak sudah dipungut tapi tidak disetorkan ke kas daerah. Selain itu, uang pungutan pajak sebagian disetor dan sebagian tidak disetorkan, karena ada kong kalikong dengan petugas pemerintah daerah (Pemda).

"Itu bisa kategori penggelapan pajak. Kami bisa periksa dan bisa dipidanakan. Bila itu dilakukan, tidak hanya KPK saja yang bisa masuk, tetapi nanti dari kepolisian dan kejaksaan bisa masuk," tegas Uding saat memberi arahan dan sosialisasi pajak kepada para pelaku usaha rumah makan dan restoran di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (29/9/2022) kemarin.

Untuk menghindari hal itu, lanjut Uding KPK akan melakukan pendampingan, supaya secara sistem pencegahan tidak ada lagi celah-celah untuk korupsi khususnya dari sektor pajak.

Uding menjelaskan, dari 8 area intervensi pencegahan korupsi, kali ini difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa aturan-aturan kebijakan yang sudah ditetapkan dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka kami bisa memonitor berapa tingkat kepatuhan pajak di Blora ini kami bisa monitor,” tegas Uding

.Ditegaskannya, KPK akan mengingatkan jika kebijakan dan aturan yang ada tidak dijalankan dengan baik. Termasuk bila nantinya masuk ke area penyimpangan maka akan diingatkan, tetapi bila sudah diingatkan dan tidak ada perbaikan maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan.

“Ini yang kami lakukan bagaimana penerimaan yang akan menambah PAD ini yang seharusnya masuk kami ingin pastikan masuk semua,” pungkasnya.

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menyampaikan, Pemkab Blora akan semakin gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, berkaitan dengan kewajiban pajak restoran sebesar 10 persen. Pajak tersebut akan dipungut oleh pihak restoran dari konsumen selanjutnya disetorkan ke pemerintah.

Untuk dasar hukum pajak tersebut tertuang dalam Perda Kab. Blora No. 5 tahun 2012 tentang pajak daerah; Peraturan Bupati Blora No 2 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Perda Kab Blora No 5 tahun 2012 tentang pajak daerah, Peraturan Bupati Blora No 13 tahun 2020 tentang tata cara pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak daerah melalui sistem elektronik.

Mbak Etik, panggilan akrab Wabup Blora, menambahkan, pajak daerah merupakan salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah atau PAD. Dari sepuluh jenis pajak daerah salah satunya adalah pajak restoran dimana merupakan pajak yang turut memberikan kontribusi besar.

“Kontribusi pajak restoran sangat erat hubungannya dengan kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak, potensi pajak restoran sebenarnya cukup besar dan masih bisa dioptimalkan lagi,” jelasnya dikutip dari laman resmi Pemkab Blora.(suko)

Kredit

Bagikan