Suarabanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil sikap tegas menyelesaikan konflik agraria empat kawasan di Kecamatan Cepu; Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Total tanah dalam konflik seluas 82 hektare lebih.

Tanah tersebut berada di Wonorejo dan Tegalrejo Kelurahan Cepu; Jatirejo Kelurahan Karangboyo; dan Sarirejo Kelurahan Ngelo. Konflik agraria ini diketahui sudah berlangsung puluhan tahun lalu, namun belum ada penyelesaian.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memutuskan tanah yang sekarang ini ditempati ribuan warga bisa dilakukan seritifikasi. Baik Sertifikat Hak Pakai (SHP) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Penegasan itu disampaikan Menteri Hadi Tjahjanto saat kunjungan kerja ke Cepu, Sabtu (8/10/2022). Hadi bercerita di perjalanan terkait sengketa tanah di wilayah Cepu. Ia sempat bertanya kepada Bupati Blora Arief Rohman lokasi tanah yang dimaksud.

Setelah ditunjukkan, Menteri Hadi merasa kaget. Lantaran banyak bangunan rumah dan padat penduduk di kanan-kiri jalan nasional.

"Lho kok sudah banyak penduduknya ya?" tanya Hadi  agak terkejut.

Sebab, dalam bayangannya, lokasi yang berkonflik masih berupa hutan dan perkampungan kecil dan aksesnya susah.

"Ternyata sudah kota dan banyak masyarakat yang ada di situ, dan saya yakin enggak punya sertifikat," ujarnya saat berada di Masjid Ponpes Al Muhammad Cepu.

Hadi menuturkan jika sebanyak 1.320 Kepala Keluarga di empat kawasan itu belum memiliki sertifikat tanah yang ditempati.

"Sekarang akan kita selesaikan masalah sertifikat. Makanya yang penting selesai tanpa melanggar hukum," tegasnya.

Dia mengaku akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan menyelesaikan masalah tersebut

"Akan saya pantau terus," tandasnya.

Hadi menegaskan, terkait sertifikat tanah sudah ada aturan hukumnya. Namun yang penting bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah itu dengan diberikan sertifikat.

"Apapun bentuknya yang penting bisa menempati sampai anak cucu, dan sertifikat itu nanti juga bisa untuk agunan bank," jelasnya.

Menurutnya, Bupati Blora Arief Rohman sudah memiliki niat baik untuk bekerja sama dengan BPN. Maka akan segera direalisasikan.

Hadi juga meminta kepada Pemkab Blora untuk menghibahkan tanah yang telah berdiri Ponpes Al Muhammad di Kawasan Wonorejo, Kelurahan Cepu.

"Besok langsung serahkan dihibahkan," tandasnya.

Jadi, kata Hadi, tanah-tanah untuk kepentingan umum seperti pondok pesantren, kemudian masjid, musala, gereja, sekolahan agar diproses untuk dihibahkan kepada pengelola.

Sementara untuk warga, lanjut dia bisa diubah menjadi hak pengelolaan.

"Bentuknya bisa sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak pakai," terangnya.

Memberikan sertifikat, menurut Hadi merupakan solusi yang terbaik. Masyarakat juga bisa menikmati, punya rumah tapi ada sertifikat.

Hadi menargetkan jajaran yang ada di bawahnya untuk menyelesaikan verifikasi hingga sertifikasi selama dua bulan.

Sementara itu, Karminingsih, 42 tahun, warga kawasan Wonorejo, Kelurahan Cepu mengaku menempati lahan tersebut sudah puluhan tahun.

"Sejak saya lahir sudah ada di sini," kata dia.

Sebenarnya, harapan warga bisa dilakukan sertifikat hak milik.

"Harapan kami bisa menjadi hak milik," jelasnya.

Dia menyampaikan, permasalahan tanah itu sudah terjadi sejak zaman kakeknya.

"Saya dengar, itu dari tanah Perhutani ke Pemkab," katanya.(ams)