Pemkab Blora Akan Gandeng KPK Selesaikan Sengketa Tanah Wonorejo

user
Nugroho 10 Oktober 2022, 23:28 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Blora - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Tengah segera membentuk tim kajian hukum untuk mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanah di Desa Wonorejo, Kecamatan Cepu. Langkah ini sebagai tindak lanjut perintah Menteri ATR BPN, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto saat melakukan kunjungan kerja ke desa tersebut pada Sabtu (8/10/2022) lalu.

Selain itu, Camat dan beberapa Lurah di Cepu Mulai Senin (10/10/2022), diminta untuk memastikan data penduduk dan jumlah bangunan yang berada di kawasan Wonorejo (Wonorejo, Jatirejo, Sarirejo, Tegalrejo) untuk dasar pengukuran kedepannya. Jangan sampai ada penambahan baru.

Bupati Blora Afief Rohman mengatakan, tim kajian hukum terhadap tanah sengketa di Wonorejo itu akan akan melibatkan Kemendagri, KPK dan BPK RI agar komprehensif.

“Sesuai arahan Pak Menteri ATR BPN pada hari Sabtu lalu agar masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah, dan tidak melanggar hukum. Hari ini kita langsung menggelar rapat dengan Kanwil ATR BPN Jateng. Kita sepakat untuk membentuk tim kajian hukum, agar bisa dikawal langsung bersama Kementerian ATR BPN, Kemendagri, KPK, dan BPK. Sehingga kita tidak salah langkah,” kata Arief usai rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) ATR BPN Jawa Tengah Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, jajaran Forkopimda dan lembaga terkait di ruang pertemuan Setda Blora, Senin (10/10/2022).

Pemkab Blora, lanjut dia, secepatnya akan mengikuti rapat dengan Kementerian ATR BPN, Kemendagri, KPK, BPK dan aparat penegak hukum. Rencananya rapat lanjutan akan dilaksanakan, Kamis (13/10/2022) di Kantor ATR BPN Jateng, Semarang.

"Tadi kita minta Pak Kakanwil ATR BPN Jateng menghubungi Dirjen terlebih dahulu. Prinsip, lebih cepat lebih baik,” tandas Arief.

Adapun peserta rapat yang akan diundang, adalah KPK, Kemendagri, Kementerian ATR BPN, BPK RI Perwakilan Jateng, BPKAD Jateng, Biro Hukum Pemprov Jateng, Kakanwil ATR BPN Jateng, Forkopimda Blora, TP2D Kabupaten Blora dan OPD terkait.

Kakanwil ATR BPN Jateng, Dwi Purnama menyatakan pihaknya sependapat untuk dilakukan pembentukan tim kajian hukum sebelum melangkah lebih jauh.

“Jangan sampai langkah yang kita tempuh melanggar aturan hukum yang berlaku. Sehingga saya akan telpon Pak Dirjen dahulu. Waktu yang diberikan Pak Menteri untuk menyelesaikan masalah ini sekitar tiga bulan, untuk itu harus kita manfaatkan dengan beberapa akselerasi," sambung Dwi Purnama.

Menurut dia, nantinya masyarakat yang telah mendiami lahan Pemkab ini akan mendapatkan sertifikat tanah berupa Hak Pengelolaan (HPL) yang terdiri Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diwariskan kepada anak cucu. Karena selama ini masyarakat tidak memiliki sertifikat apapun.

"Ini sesuai arahan Bapak Menteri ATR BPN," ucap Dwi Purnama.(suko)

Kredit

Bagikan