Teguh : Jangan-jangan Ibu Bupati Tidak Tahu Informasi Soal Pasar Kota Bojonegoro

user
Sasongko 08 November 2022, 17:49 WIB
untitled

Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Mu'awanah, diduga tidak mengetahui informasi dalam persoalan Pasar Kota Bojonegoro beserta seluk beluk yang ada di dalamnya. Fakta itu terkuak saat terselenggaranya pertemuan antara pedagang Pasar Kota Bojonegoro dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Selasa (08/11/2022).

Dalam pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah beserta jajaran. Antara lain Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Sukaemi, dan Inspektur Teguh Prihandono.

Ruang diskusi perihal pembayaran sewa kepada para pedagang pasar tersebut digelar di lantai II Kantor Pasar Kota Bojonegoro. Diikuti oleh sejumlah pedagang melalui Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro (PPPKB).

Inspektur Teguh Prihandono.
© 2022 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

Kepala Disdagkop UM, Sukaemi mengawali membuka diskusi perihal keingintahuan dari pihaknya perihal perkembangan pengelolaan Pasar Kota Bojonegoro beserta masalah sewa kios, bedak, dan toko serta retribusi. Dalam hal itu, dia mengaku bertindak berdasar regulasi yang ada. Selanjutnya para pedagang diminta tanggapannya atas hal yang telah dia kemukakan.

"Seharusnya Pemerintah Daerah tidak boleh utik-utik soal sewa. Karena kan kami telah menyelesaikan sewa beli dengan PT. Alimdo," kata Ketua PPPKB, H. Wasito menanggapi Kadisdagkop UM, Sukaemi.

Tanggapan H. Wasito, dilanjutkan oleh penasehat PPPKB, Agus Mujianto. Pada prinsipnya, para pedagang pasar kota tidak berkeinginan bermasalah dengan siapapun. Hanya ingin berdagang dengan nyaman. Dan tidak ingin tidak membayar kewajiban.

Namun, terkait Peraturan Bupati (Perbup) besaran sewa bedak, toko, dan los pasar, Agus membeberkan adanya akta sewa beli antara pedagang dengan PT. Alimdo Ampuh Abadi yang dinilai tidak sepantasnya diberlakukan di Pasar Kota Bojonegoro.

"Karena Perbup itu bertentangan dengan akta sewa beli yang kami miliki. Jadi saat ini 1.825 pedagang di sini tidak terikat perjanjian dengan Pemda. Justru Pemda yang terikat dengan PT Alimdo. Karena PT Alimdo diberi kewenangan untuk menjual," bebernya.

Penasehat Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro, Agus Mujianto.
© 2022 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

Pria yang akrab disapa Agus ini, menyebut kata kunci persoalan pedagang di Pasar Kota Bojonegoro ada pada Bupati Bojonegoro. Baik Sekda dan jajaran, dia katakan hanya dibenturkan dengan para pedagang. Dan hal itu disebutnya tidak akan pernah menyelesaikan persoalan.

"Jika sewa ini dipaksakan diberlakukan. Kami akan lakukan upaya hukum. Karena akta yang dimiliki para pedagang sampai hari ini masih mempunyai kekuatan hukum yang sah. Namun kami masih membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan. Kuncinya ada pada Ibu Bupati," tegasnya.

Inspektur Teguh Prihandono, selanjutnya memberikan beberapa penjelasan atas fakta yang terungkap dalam diskusi. Pertama Perbup berlaku umum sesuai kondisi yang dimaksud dalam Perbup. Tidak hanya berlaku pada Pasar Kota saja. Ketika kondisinya berbeda, maka penerapannya bisa berbeda.

Kedua, mengenai retribusi, tujuannya bukan dalam arti pemanfaatan aset Pemda. Namun merupakan semacam iuran sampah yang ada di perkampungan, sifatnya adalah gotong royong untuk kepentingan pemakainya.

"Saya sebetulnya tahu cerita tentang Pasar Kota ini dari para pedagang hari ini. Dan Ibu Bupati sebetulnya ingin membangun Bojonegoro lebih baik. Sikap yang diambil Bupati, kemungkinan besar karena tidak tahu informasi. Termasuk saya, juga tidak tahu cerita lamanya seperti apa," ujar Teguh.

"Saya punya pemikiran, jangan-jangan Ibu Bupati juga tidak tahu (informasi tentang pasar kota). Suatu keputusan yang diambil dengan data yang tidak lengkap atau mungkin data yang salah, maka pasti keputusannya salah. Untuk itu kami mohon dimaklumi," lanjutnya.

Inspektorat, melalui Disdagkop, lanjut Teguh, memerlukan data-data yang dimiliki oleh para pedagang Pasar Kota Bojonegoro demi melakukan kajian. Sehingga ketika ada diskusi pihaknya bisa menjawab dengan tepat. Teguh menyatakan komitmennya untuk bersikap obyektif, dan berpihaknya hanya kepada aturan.

"Sementara saya sepakat, bahwa sewa beli itu pada akhirnya adalah pembayaran sewa yang berlaku sebagai cicilan. Yang pada saat berakhir berpindah hak. Tetapi mohon dibantu fotocopy dokumen akta dari PT Alimdo dan sebagainya," tandasnya.

Sementara itu, Sekda Nurul Azizah menutup pertemuan dengan catatan bahwa semua masukan akan ditampung untuk dimungkinkan dapatnya diketemukan landasan yang baik di waktu yang akan datang.

"Jadi bukan hari ini ya (keputusan) mana yang harus dilakukan. Tapi hari ini adalah sinergi antara panjenengan (anda sekalian) dengan kami," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan