Fraksi Golkar : Pendistribusian Pupuk di Kios dan Poktan Perlu Menjadi Perhatian

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto.
Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari
Bojonegoro - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto, mengimbau kepada kelompok tani (Poktan) dan kios pupuk agar membagi pupuk bersubsidi secara adil.
Imbauan ini mengemuka sebagai reaksi munculnya keresahan di kalangan petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, mekanisme di kalangan Poktan dan kios pupuk ini yang perlu menjadi perhatian," kata Ketua Fraksi Golkar, Sigit Kushariyanto, kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (26/11/2022).
Menurut anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini, masyarakat petani sebetulnya sudah paham bahwa Pemerintah Pusat hanya mampu mensubsidi kebutuhan pupuk sebesar 40 persen.
Dari usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2022 ini yang mestinya sebesar 24 juta ton, pemerintah hanya mengalokasikan 8,04 juta ton pupuk bersubsidi. Sehingga timbul keluhan hal ini mengurangi pagu pupuk mereka.
Mantan Kepala Desa Ngraseh ini mengurai persoalan yang ditengarai muncul di tingkat Poktan dan kios. Misalnya, ada kelompok tani yang belum melakukan penebusan, tetapi pihak kios keburu sudah menawarkan ke kelompok lain. Sehingga akhirnya kelompok tani yang ditawari telah terpenuhi. Sedangkan kelompok tani lainnya menjadi kurang.
"Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dari kios kepada Poktan ini harus betul-betul dilakukan secara adil. Jangan karena ada yang bisa membeli lebih dulu lantas dilayani. Tetap harus sesuai pagu yang ada," tegasnya.
Ditambahkan, bahwa Dinas Pertanian harus memperhatikan pendistribusian pupuk subsidi ditingkat bawah. Pengawasan yang super ekstra dibutuhkan atas dinamika yang terjadi di lapangan tersebut.
"Dari pihak kami bersama pemerintah tetap akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.
Diwartakan sebelumnya, Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Perlindungan Tanaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, R.A. Retno Budi Widyanti mengatakan, bahwa sesuai Sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kebutuhan pupuk urea bersubsidi sebanyak 101.026 ton. Namun alokasinya hanya sebesar 72 persen atau sebanyak 73.631 ton.
Dari alokasi itu sudah terdistribusi sebanyak 59.507 ton atau mencapai 80,82 persen. Sedangkan untuk pupuk NPK, kebutuhan yang dibutuhkan berbanding alokasi justru lebih rendah lagi. Yakni sebanyak 113.266 ton berbanding 45.300 ton atau hanya mendapat alokasi 39 persen. NPK ini telah tersalur sebanyak 35.115 ton atau mencapai 77,52 persen.
"Sebagai solusinya, untuk pembelian pupuk non subsidi dan benih ada dukungan dari pemerintah berupa PPM (Program Petani Mandiri)," katanya kepada SuaraBanyuurip.com.(fin)
BERITA TERKAIT
PP Belum Terbit, Dana Abadi Diperkirakan Tidak Dipasang di APBD BOjonegoro 2024
Gunakan Biosaka, Petani Kunci Raup Panen Rp32 Juta
Bupati Tuban Mutasi Pejabat Eselon 2 dan 3
ASN KESDM Dalami Manfaat Penggunaan Teknologi Hilir Migas
Pegawai Negeri Hingga Pensiunan Siap-Siap Terima Tambahan Pendapatan, Ini Besarannya
Sempat Ceburkan Diri ke Bengawan Solo, Warga Ngraho - Gayam Ditemukan Selamat
Universitas Pertamina Gandeng 2 Universitas Jepang Dukung NZE 2060
Kang Yoto Lanjut Majukan Bojonegoro dari Jalur Legislatif
Targetkan Rampung Bulan Juni, Kementerian PANRB Kebut Pembahasan RUU Pelayanan Publik
Mengenang Mbah Harjo Kardi, Penjaga Tradisi Samin dari Dusun Jipang
Yudiono Terpilih Ketua Pagar Nusa Gayam Periode 2023-2028, Siap Raih Prestasi
1.050 Pelanggan Nunggak, Jargas di Bojonegoro Rugi Rp 210 Juta
Upaya Bupati Anna Kasasi, Mansur dan Pinto Sebut Ada Perkara yang Dikecualikan
Senior Manager Relations Regional 4 Kunjungi Program CSR Pertamina EP di Tuban
LHP Diserahkan, BPK Minta Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi Selambatnya 60 Hari
Polisi Tak Gunakan UU TPKS, Tuban Tak Layak KLA
Kepala DP3AKB Bojonegoro Diduga Diperiksa Polda Jatim
Pasca Penyegelan, Pedagang Pasar Banjarejo Takut Berjualan
Bupati Anna Ajukan Kasasi, Syahril Tunggu Relas PT TUN
Kementerian ESDM Dukung PLN Batam Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik
Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya, Ayah Tiri Ditangkap Polisi