Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto, mengimbau kepada kelompok tani (Poktan) dan kios pupuk agar membagi pupuk bersubsidi secara adil.

Imbauan ini mengemuka sebagai reaksi munculnya keresahan di kalangan petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, mekanisme di kalangan Poktan dan kios pupuk ini yang perlu menjadi perhatian," kata Ketua Fraksi Golkar, Sigit Kushariyanto, kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (26/11/2022).

Menurut anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini, masyarakat petani sebetulnya sudah paham bahwa Pemerintah Pusat hanya mampu mensubsidi kebutuhan pupuk sebesar 40 persen.

Dari usulan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2022 ini yang mestinya sebesar 24 juta ton, pemerintah hanya mengalokasikan 8,04 juta ton pupuk bersubsidi. Sehingga timbul keluhan hal ini mengurangi pagu pupuk mereka.

Mantan Kepala Desa Ngraseh ini mengurai persoalan yang ditengarai muncul di tingkat Poktan dan kios. Misalnya, ada kelompok tani yang belum melakukan penebusan, tetapi pihak kios keburu sudah menawarkan ke kelompok lain. Sehingga akhirnya kelompok tani yang ditawari telah terpenuhi. Sedangkan kelompok tani lainnya menjadi kurang.

"Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dari kios kepada Poktan ini harus betul-betul dilakukan secara adil. Jangan karena ada yang bisa membeli lebih dulu lantas dilayani. Tetap harus sesuai pagu yang ada," tegasnya.

Ditambahkan, bahwa Dinas Pertanian harus memperhatikan pendistribusian pupuk subsidi ditingkat bawah. Pengawasan yang super ekstra dibutuhkan atas dinamika yang terjadi di lapangan tersebut.

"Dari pihak kami bersama pemerintah tetap akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Bidang Sarana, Prasana, dan Perlindungan Tanaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, R.A. Retno Budi Widyanti mengatakan, bahwa sesuai Sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kebutuhan pupuk urea bersubsidi sebanyak 101.026 ton. Namun alokasinya hanya sebesar 72 persen atau sebanyak 73.631 ton.

Dari alokasi itu sudah terdistribusi sebanyak 59.507 ton atau mencapai 80,82 persen. Sedangkan untuk pupuk NPK, kebutuhan yang dibutuhkan berbanding alokasi justru lebih rendah lagi. Yakni sebanyak 113.266 ton berbanding 45.300 ton atau hanya mendapat alokasi 39 persen. NPK ini telah tersalur sebanyak 35.115 ton atau mencapai 77,52 persen.

"Sebagai solusinya, untuk pembelian pupuk non subsidi dan benih ada dukungan dari pemerintah berupa PPM (Program Petani Mandiri)," katanya kepada SuaraBanyuurip.com.(fin)