Suarabanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di Bojonegoro, Jawa Timur pada 2023 ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Sebab, alokasi pupuk sudah dijatah dari pemerintah pusat sehingga tidak bisa mengusulkan tambahan lagi.

Kepala Seksi Pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Tatik Kasiati mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan setiap tahunnya.

"Apalagi alokasi pupuk bersubsidi sudah dijatah dari pemerintah pusat," katanya, Selasa (14/2/2023).

Dia mengatakan pupuk jenis NPK dan Urea tahun ini hanya dialokasikan 95.981 ton. Padahal, pada 2022 lalu pupuk jenis ini dialokasikan 111.495 ton.

Rinciannya dari dua jenis pupuk itu, jenis Urea pada 2022 sebanyak 72.585 ton menjadi 62.390 ton. Sementara, kata dia, untuk pupuk jenis NPK yang awalnya 38.910 ton kini menjadi 33.591 ton.

"Berkurangnya pupuk juga akibat perang Rusia dan Ukraina karena kedua negara tersebut sebagai pemasok bahan baku pupuk. Sehingga berkurang dan pupuk sekarang dijatah dari pemerintah pusat," jelasnya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro Retno Budi Widyanti mengatakan, setiap tahun alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat pasti berkurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan para petani.

"Dan saat ini juga alokasi pupuk setiap daerah sudah dijatah. Dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk para petani dari pemerintah terus mensosialisasikan terkait pupuk organik," katanya kepada suarabanyuurip.com.

Dia mengatakan, pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah ini juga hanya digunakan untuk tanaman pangan. Misalnya petani yang menanam sembilan komoditas pangan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

"Seperti tanaman pangan ada padi, jagung, dan kedelai untuk tanaman hortikultura ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Juga untuk perkebunan ada tebu rakyat, kakao, dan kopi," katanya.(jk)