Suarabanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan Indonesia menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jemaah haji 2023.

"Alhamdulillah kita dapat kuota tambahan petugas. Indonesia juga jadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jemaah," kata Gus Men, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya dikutip suarabanyuurip.com, Senin (13/3/2023).

Dia menjelaskan, tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jemaah lansia. Sebab, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64 ribu jemaah yang masuk kategori lansia.

Gus Men menegaskan, sejak awal berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada para jemaah lansia. Karenanya, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline Haji Ramah Lansia.

"Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia," tegasnya.

Terkait tambahan kuota jemaah haji, Gus Men berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, selalu saja butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jemaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan.

"Saya minta agar tambahan kuota jemaah tersebut disampaikan lebih awal, agar bisa terserap maksimal," harapnya.

Kabar penambahan kuota untuk Indonesia ini diperoleh Gus Men saat melakukan lawatan ke Arab Saudi untuk mengecek langsung perkembangan persiapan layanan. Gus Men juga melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah pada hari kedua di Jeddah, Minggu (12/3/2023).

Selain memfokuskan layanan jemaah lansia, hal-hal detail menjadi perhatian, antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab, mayoritas jemaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet.

Hal lain yang dibahas dua menteri ini adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.

Layanan fast track, sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, jemaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi.

"Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 jemaah. Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya," tegas Gus Men.

"Menteri Tawfiq akan mempertimbangkan penambahan layanan fast track ini," pungkasnya.(suko)