Suarabanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Ratusan warga terdampak proyek strategis nasional Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyuarakan keluhan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya mereka tak ingin dipindah ke luar desa sehingga merasa terusir dari tempat kelahirannya.

"Pak Jokowi jangan usir kami dari tempat kelahiran kami. Jangan sengsarakan kami rakyat kecil. Nyuwun diparingi panggenan (Mohon berikan tempat) yang tak jauh dari tempat semula kami," kata Supraptiwi sambil menangis kala mencurahkan isi hatinya di punden Mbah Citro, Selasa (09/05/2023).

Senada dengan Supraptiwi yang telah berusia sepuh, ada pula Hildan dari unsur karang taruna. Menurut dia, masyarakat inginnya tanah pengganti berada tidak jauh dari tempat asal mereka sebelumnya. Ungkapan itu tak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga tertulis dalam sejumlah poster yang mereka bentangkan.

"Selain itu, selama masa transisi, harus ada juga biaya-biaya pemindahan yang diberikan," ujar dia

Uneg-uneg yang disampaikan oleh Supraptiwi dan Hildan itu disuarakan bersama sekira 178 Kepala Keluarga (KK) lainnya di hadapan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sukur Priyanto. Politikus Partai Demokrat itu hadir langsung di Punden Mbah Citro menemui masyarakat Desa Ngelo menampung jeritan warga.

Sementara itu, warga lainnya, Sugianta menambahkan, masyarakat Desa Ngelo selanjutnya menggagas pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Desa Ngelo Bersatu atau FKMDNB. Tujuannya menampung aspirasi anggota.

Sugianta dipercaya menjadi Ketua FKMDNB. Ia menyebut forum ini dibentuk karena ada pihak berkepentingan yang diduga melakukan intimidasi terhadap para pemilik lahan di Dusun Ngelo, Jeruk, dan Matar.

"Dari forum FKMDNB ini kemudian kami berkonsultasi dengan Pak Agus Susanto Rismanto. Atas saran beliau, kami mengadukan persoalan yang kami alami kepada Pak Sukur Priyanto. Sehingga kami undang beliau," bebernya.

Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto temui langsung warga terdampak pembebasan lahan Bendungan Karangnongko.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

Menanggapi berbagai keluhan dan usulan masyarakat Desa Ngelo tersebut, Sukur Priyanto menyatakan, bahwa keinginan masyarakat Desa Ngelo yang terkena pembebasan lahan adalah hal yang wajar dan rasional. Karena pada dasarnya mereka tulus mendukung proyek strategis nasional dan tidak ingin mengganggu.

Permintaan masyarakat agar direlokasi dalam satu tempat yang dilatarbelakangi ikatan rasa kebersamaan yang telah lama terjalin, lanjut Sukur, juga masih wajar. Hanya saja, menurut dia, persoalannya terletak pada kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan warga.

Oleh sebab itu, anggota DPRD empat periode ini mengaku persolan ini sudah menjadi tanggung jawabnya agar mimpi warga bisa terwujud. Sukur menyatakan, hari ini juga dirinya akan menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, bahkan ibu bupati agar kegiatan sosialisasi atau hal apa saja yang berkenaan dengan warga terdampak proyek Bendungan Karangnongko ini agar DPRD dilibatkan.

"Supaya dalam pembebasan lahan ini masyarakat terjamin, tidak ada intervensi, tidak ada paksaan, dan kami pastikan masyarakat mengambil apa yang menjadi hak mereka," tegasnya.

Agus Susanto Rismanto.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

Sementara itu, Agus Susanto Rismanto yang saat itu juga hadir, menyatakan bahwa masyarakat Desa Ngelo sudah mengambil langkah yang tepat dengan mengadu ke wakil rakyat. Karena persoalan itu merupakan domain pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dan belum masuk pada wilayah yuridis. Sehingga pihaknya saat ini masih sebatas sebagai konsultan para warga Desa Ngelo.

"Kecuali jika segala upaya di wilayah pemerintah tidak ada hasilnya. Baru saya masuk berada di pihak masyarakat terdampak dalam pengadilan. Tapi tentu kami tidak ingin itu terjadi," tandas pria yang akrab disapa Gus Ris.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Erick Firdaus menyatakan bahwa perihal proyek Bendungan Karangnngko, saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. Tahap ini setelah selesai dilakukan penentuan lokasi dan sosialisasi. Badan Pertanahan Nasional dia sebut (BPN) merupakan leading sector dalam hal sosialisasi, karena BPN adalah ketua tim pembebasan lahan.

Berkenaan opsi yang ditawarkan kepada para warga terdampak, Erici mengungkapkan, ada beberapa opsi. Hanya saja, dalam hal ini diambil yang paling umum yaitu ganti untung, dimana ada harga apraisial yang pasti berada di atas harga biasa. Karena segala sesuatu yang berada di lahan yang dibebaskan dihitung semua.

"Kalau relokasi itu butuh proses yang memakan waktu panjang. Sedangkan kegiatan ini kan dibutuhkan percepatan. Nilai lahan pembebasan ini dianggarkan Rp362 miliar," tutur Erick kepada SuaraBanyuurip.com.

Disinggung perihal permintaan relokasi yang diinginkan masyarakat Desa Ngelo, menurut Erick, itu bukan lagi berada dalam domainnya. Melainkan sudah masuk pada kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebab lahan yang diinginkan relokasi warga adalah milik KLHK.

"Karena permintaan mereka kan ingin tinggal di lahan milik Perhutani. Proses untuk pelepasan kawasan hutan itu butuh waktu yang sangat panjang. Beda lagi kalau mereka minta relokasi bukan di kawasan hutan, kami bisa bantu," ucapnya.(fin)