Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Pernah Surut

user
teguh 10 Juni 2022, 15:38 WIB
untitled

Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani memastikan, komitmen Presiden Joko Widodo memberantas korupsi tidak pernah surut.

Jaleswari menyampaikan ini, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) tentang persepi kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Jokowi - Ma'ruf Amin.

Dalam rilisnya, IPI menyebut, 29,9 persen dari 1.213 responden menyatakan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia masih buruk, 21,4 persen menilai baik, 2,6 persen sangat baik, dan 30,2 persen sedang.

Jaleswari mengatakan, hasil survey tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk evaluasi kebijakan. Sekaligus sebagai katalis dalam rangka peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.

"Baik dalam strategi pencegahan, penindakan, maupun pendidikan masyarakat di sisa 2 tahun pemerintahan Jokowi Maruf-Amin," kata Jaleswari di Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Ia menuturkan soal arahan Presiden terkait anti korupsi. Yakni sebuah kejahatan luar biasa dan siapapun yang melakukannya adalah musuh negara. Sehingga, seluruh jajaran pemerintah tidak boleh lengah pada pencapaian bidang pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pemerintah, dan hukum.

"Arahan tegas Presiden membawa persepsi negatif publik terhadap kinerja korupsi cenderung turun. Survei Indikator pada 2021 59,7 persen. Pada 2022 turun menjadi 42,8 persen," paparnya.

Pengarah Tim Nasional Stranas Pemberantasan Korupsi itu juga menekankan, pentingnya peningkatan kinerja penindakan korupsi. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pada masa pemerintahan sebelumnya (2004-2014), ungkap Jaleswari, KPK melakukan 36 OTT. Sedangkan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun ketujuh, KPK sudah melakukan 133 OTT. "Data ini belum termasuk lima OTT yang dilakukan KPK pada 2022," ucapnya.

Meski demikian, sambung Jaleswari, pemerintah terus bekerja memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Diantaranya dengan aksi Pembenahan Tata Kelola Ekspor-Impor komoditas strategis, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta  penguatan kanal aduan layanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. (tbu)

Kredit

Bagikan