Pemkab Tuban Dinilai Malu Laksanakan Rekomendasi Komisi ASN

user
nugroho 04 Juni 2022, 21:32 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - Kalangan DPRD Tuban, Jawa Timur menilai, jajaran pemerintah setempat terindikasi malu melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi dari institusi negara tersebut, harusnya  dilaksanakan 14 hari setelah menerima surat tertanggal 12 Mei 2022 lalu.

Hal itu terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPRD Tuban dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Ruang Rapat Komisi I, Sabtu (04/06/2022), siang.

Dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi I Fahmi Fikroni itu, Dewan meminta penjelasan tindak lanjut dari Pemkab terkait rekomendasi KASN yang diterima Bupati Aditya Halindra Faridzky. Rekomendasi yang diantaranya berisi perintah agar, mengembalikan jabatan pejabat yang diturunkan eselon dan non job dalam mutasi pejabat awal Januari 2022 lalu, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.

Diperoleh informasi dari kalangan Komisi Dewan yang juga membidangi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) itu, dalam Raker argumen Kepala BKPSDM Tuban Fin Rukmini, dinilai tak jelas dan tidak berbasis fakta hukum. Ia katakan, kebijakan mutasi sudah sesuai regulasi dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru.

Sebagai mitra ekskutif, kata Fahmi Fikroni, pihaknya mengajak membedah isi rekomendasi dari organ Negara berbasis di Jakarta tersebut. Ia berharap bisa saling membantu, mengambil langkah terhadap  rekomendasi yang berdasar temuan tim KASN saat turun ke Tuban menemukan penyimpangan regulasi kepegawaian.

Terkait rekomendasi KASN, Kepala BKPSDM menyatakan, Pemkab telah mengirim surat jawaban ke KASN. Namun demikian ia tak mau membuka pokok-pokok isi surat tersebut.

Roni, begitu politisi dari daerah pemilihan Jenu itu akrab disapa menambahkan, pihaknya menduga para pejabat terkait mutasi awal Januari 2022 lalu itu, malu mengakui kalau keliru dalam mengambil dasar hukum kebijakan. Apalagi di dalamnya terjadi penurunan eselon dan non job pejabat tanpa prosedur yang diatur undang-undang.

Roni juga telah mengingatkan, jika sampai rekomendasi KASN   tidak dilaksanakan ancaman dari BKN jelas. Yakni, tidak akan memproses usulan kenaikan pangkat ASN Tuban.

"Saya menduga mereka malu mengakuinya," kata Roni saat dikonfirmasi SuaraBanyuurip.com usai rapat.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Fin Rukmini, saat diwawancarai wartawan menyatakan, pihaknya sudah menjelaskan semua yang ditanyakan Komisi I dalam Raker.

"Semuanya sudah disampaikan, lebih detailnya panjenengan tanya ke Komisi I saja," kata Fin Rukmini.

Ia tambahkan, tindak lanjut dari Raker ini pihaknya akan diundang lagi oleh Komisi I, setelah mereka selesai kunjungan kerja ke KASN di Jakarta.

"Kita tunggu saja hasilnya, dan kita tunggu undangan lagi dari Komisi I setelah kunjungan dari Jakarta," pungkasnya.

Pada bagian lain, Roni menyatakan, BKPSDM menuturkan Pemkab telah mengirim surat tanggapan rekomendasi untuk Bupati Tuban ke KASN.

"Akan tetapi kami menanyakan apa saja tanggapan terkait Rekomendasi KASN tidak dikasih tahu, dan akhirnya rapat tadi kita akhiri dan kita tunda," sergah Roni.

Mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban itu menambahkan, sesuai tembusan rekomendasi yang diterima komisinya sebagai pelapor, rekomendasi itu harus dilaksanakan.

Untuk itu, Komisi I menjadwalkan akan kunjungan kerja ke Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan KASN di Jakarta. Mereka akan melaporkan hasil pertemuan dengan BKN Regional 2 Jawa Timur, dan hasil Raker bersama BKPSDM Tuban.

"Kami akan sampaikan bahwa Rekomendasi KASN setelah melewati 14 hari kerja, tak diindahkan oleh Bupati Tuban," pungkas Roni. (tbu)

Kredit

Bagikan