BKN : Tak Ada Alasan Bagi Bupati Tuban untuk Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komisi ASN

user
samian 04 Juni 2022, 15:51 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Surabaya - Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional 2 Jawa Timur menyatakan, wajib bagi Bupati Tuban, Jawa Timur untuk menindaklanjuti surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi dari lembaga resmi milik pemerintah tersebut, sebagai bagian dari penerapan aturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi.

"Tidak ada alasan bagi Bupati Tuban untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi KASN," tegas Kepala Bagian Tata Usaha BKN Regional 2 Jawa Timur, Basuki Ari Wicaksono SH, saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Tuban, Jumat (03/06/2022).

Selain Basuki Ari Wicaksono, selama di BKN rombongan Komisi I sebanyak 18 orang diterima oleh Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Dra Nurchasanah MM, Analis Kepegawaian Ahli Muda Winarno S. Sos MM, dan Auditor Kepegawaian Ahli Madya Ladies S. Sos MM.

Apabila Bupati Tuban tidak menindaklanjuti perintah dari rekomendasi KASN, tambah Basuki Ari Wicaksono  sebagaimana disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tuban Fahmi Fikroni, akan berdampak pada masalah kepegawaian di lingkungan Pemkab Tuban.

"Kalau itu (rekomendasi dari KASN) tidak diindahkan, BKN Regional 2 Jatim terpaksa akan menghentikan usulan kenaikan pangkat para pejabat di Tuban," tegas Winarto seperti dikutip Fahmi Fikroni kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (04/06/2022).

Roni, demikian politisi muda dari PKB Tuban itu akrab disapa, menambahkan, pihaknya tetap mendorong agar pemkab segera menindaklanjuti rekomendasi dari KASN. Setiap pelanggaran hukum apapun jenisnya dari tata kelola pemerintahan, ia yakini berdampak pada pelayanan publik.

"Pada gilirannya morel kerja pejabat dan ASN selaku pemberi layanan publik bakal runtuh, dan ini yang nantinya akan merugikan rakyat," tegas bapak dua putra yang dikenal dekat dengan kalangan pesantren itu.

Terhitung sudah lebih dari 14 hari surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diterima Bupati Tuban, Jawa Timur. Isi rekomendasi, diantaranya, memerintahkan orang nomor wahid di jajaran Pemkab Tuban, mengembalikan pejabat terkena penurunan eselon hingga non job dalam mutasi bulan awal tahun 2022.

Rekomendasi tertanggal bernomor: B-1717/JP.01/05/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto tersebut, merupakan tindak lanjut dari laporan Komisi I DPRD  Tuban. Dewan merespon kegaduhan dikalangan pejabat dengan berangkat ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.

Setelah KASN menerjunkan tim ke Bumi Ranggalawe, mereka menemukan berbagai pelanggaran dari kebijakan mutasi pejabat oleh Bupati Aditya Halindra Faridzky pada 8 Januari 2022 lalu, diindikasi menyalahi peraturan perundang-undangan.

Mereka menemukan pelanggaran regulasi dalam mutasi 530 pejabat yang dihelat pada malam hari di Pendapa  Kridho Manunggal Tuban tersebut. Diantaranya, ditemukan penurunan eselon (demosi) terhadap 48 pejabat dari Eselon 2, 3, dan Eselon 4.

Tak jelas, apa penyebab lambatnya tanggapan dari Pemkab Tuban terhadap rekomendasi KASN tersebut.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Dr Budi Wiyana, tak menanggapi konfirmasi dari SuaraBanyuurip.com. Upaya ferivikasi melalui telepon selulernya pada Sabtu mulai pukul 13.17 WIB, hingga berita ini diunggah tak direspon  sekalipun terdengar nada panggil.

Sebelumnya, terkait rekomendasi dari KASN Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemkab Tuban, Arif Handoyo, memberikan konfirmasi SuaraBanyuurip.com pada Rabu (25/05/2022). Ia katakan, rekomendasi dari KASN masih dipelajari, sehingga bisa diambil keputusan yang tepat. (tbu)

Kredit

Bagikan