Pimpinan DPRD Didesak Segera Bagikan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemkab Bojonegoro 2021

user
nugroho 30 Mei 2022, 22:33 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Masih dirahasiakannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2021 menjadi polemik di internal DPRD. Sejumlah fraksi di lembaga wakil rakyat itu mendesak agar LHP BPK tersebut dibagikan.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto mendesak kepada Ketua DPRD untuk segera menyerahkan salinan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten (Pemkab) tahun 2021 kepada fraksi-fraksi.

"LHP BPK ini dokumen publik. Jadi tidak perlu dirahasiakan," tegas Sigit kepada suarabanyuurip.com, Senin (30/5/2022).

Sebagai representasi rakyat, lanjut dia, fraksi-fraksi di DPRD Bojonegoro berhak mendapatkan dan mengetahui LHP BPK atas laporan keuangan pemkab. Dengan begitu bisa menyampaikannya kepada masyarakat.

"Apalagi laporan keuangan Bojonegoro telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Jadi untuk apa dirahasiakan," tandas politisi dari daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi Kecamatan Bojonegoro, Dander, Kapas, dan Trucuk itu.

Menurut Sigit, fraksi di DPRD Bojonegoro perlu mengetahui LHP BPK karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban LPj Bupati tahun 2021.

"LHP ini menjadi dasar pembahasan dalam pansus nanti. Bagaimana kita bisa membahas keuangan kalau tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi rekomendasi BPK," jelasnya.

Karena itu, anggota DPRD yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi B itu menyarankan agar LHP BPK dipublikasikan secara detail dan terinci di media elektronik agar masyarakat juga dapat melihat langsung hasil dari pemeriksaan.

"Seharusnya LHP ini bisa dibuat terbuka untuk umum. Masyarakat bisa mengaksesnya. Itu bisa dilakukan oleh Pemkab dan DPRD melalui media elektronik yang dimiliki," ujar Sigit.

Ditambahkan opini WTP atas keuangan Pemkab Bojonegoro yang diberikan BPK diawali tahun 2016, secara berturut turut hingga sekarang.

"Jadi itu bukan sebuah prestasi lagi. Kenapa baru saat sekarang hasil LHP BPK tidak dibagi ke fraksi-fraksi," pungkas Sigit yang pernah menjadi Ketua DPRD Bojonegoro ini.

Senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Nurani Rakyat Indoneseia Sejahtera (FPAN NRIS), Lasuri. Anggota DPRD Bojonegoro tiga periode itu meminta agar Ketua DPRD membagikan salinan LHP BPK atas Keuangan Pemkab tahun 2021. Tujuannya agar dalam pembahasan LPj 2021 masing-masing anggota DPRD bisa mencermati apa yg menjadi rekomendasi dari BPK RI terhadap kepatutan pelaksanaan APBD 2021.

"Selain itu agar kami bisa melakukan pengawasan terhadap rekomendasi-rekomendasi BPK RI dapat ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait," pungkasnya.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar ketika dikonfirmasi apakah sudah mendapat LHP BPK atas laporan keuangan pemkab tahun 2021 tidak merespon. Begitu juga ketika ditanya alasan belum dibagikannya salinan LHP BPK kepada fraksi maupun anggota DPRD. Pesan WhatsApp yang dikirim suarabanyuurip.com, Senin (30/5/2022), pada pukul 21:17 Wib belum dibalas, meskipun sudah terlihat dibaca.(suko)




Kredit

Bagikan