DPRD Bojonegoro Desak BKKD Tahap II Segera Dicairkan

user
samian 30 Mei 2022, 20:11 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, segera mencairkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahap II tahun 2021 yang hingga kini belum dicairkan. Agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Saat ini timbul kegaduhan ditingkat desa berkaitan tagihan pembayaran dari pihak ketiga. Kasihan desa," kata Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (30/05/2022).

Politisi Partai Demokrat itu mendesak agar Pemkab Bojonegoro segera mencairkan BKKD tersebut untuk mencegah kegaduhan yang lebih besar.

"Informasi yang saya dengar, pencairan BKKD ini menunggu review dari Inspektorat Kabupaten. Saya mendorong agar review ini segera diselesaikan (oleh Inspektorat)," harapnya.

Anggota DPRD empat periode ini menambahkan, bahwa ia merasa pihak desa menjadi korban lempar tanggung jawab setelah banyak kepala desa (Kades) diperiksa kepolisian terkait BKKD. Padahal dulunya Kades terkesan dipaksa menerima program yang biasa disebut BKD ini.

"Sekarang setelah timbul banyak masalah, pihak desa yang disalahkan, dan terkesan ditinggalkan oleh pemerintah," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono, membenarkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU Bima PR) melakukan review pengajuan BKKD atau biasa disebut BKD tahap II dengan melibatkan pihak Inspektorat Kabupaten.

"BKD tahap II itu bisa cair kalau BKD tahap I sudah dimanfaatkan dan sudah dilaporkan. Termasuk didalamnya adalah kepentingan-kepentingan perpajakan yang transaksinya sudah terjadi," ujar Teguh.

Selain itu, fisiknya setelah dievaluasi oleh DPU Bima PR tidak ada kendala. Misalnya, terjadi kekurangan kualitas, yang menyebabkan lebih bayar yang harus dikembalikan. Pemkab punya kewajiban hanya membayar sesuai yang dia peroleh.

"Posisi saat ini ada 74 (pengajuan BKD tahap II) yang sudah kami verifikasi semua. Setelah kami review bersama DPU Bima PR ternyata yang sudah tuntas seluruh kewajibannya baru 17," terangnya.

Dijelaskan, pengajuan BKD tahap II yang belum lolos itu disebabkan karena ada hutang pajak yang belum lunas. Ada juga karena kurang mutu dan harus mengembalikan kelebihan bayar.

"Minggu ini, rencana semua pihak yang belum lunas kewajiban akan dikumpulkan untuk berkomunikasi terkait hal itu. Kalau semua kekurangan sudah terbayarkan, ya BKD tahap II bisa dicairkan," ucapnya.

Disinggung target pencairan BKD tahap II. Teguh mengaku, pihaknya justru menginginkan lebih cepat lebih baik. Tetapi persoalannya bukan Inspektorat yang punya kepentingan.

"Yang punya kewajiban kan pihak desa. Kalau sudah selesai kewajibannya kan tinggal diajukan ke Ibu Bupati. Jadi tergantung pihak desa. Kalau saya inginnya lebih cepat lebih baik," tandasnya.(fin)

Kredit

Bagikan