Fraksi PAN NRIS DPRD Bojonegoro Minta Desa Penerima Dana BKD Diawasi

user
nugroho 27 Mei 2022, 10:58 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Perwakilan fraksi di DPRD Bojonegoro, Jawa Timur menyampaikan pandangan umum (PU) Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Sebanyak sepuluh poin PU yang disampaikan Fraksi PAN Nurani Rakyat Indoneseia Sejahtera (FPAN NRIS) diantaranya untuk melakukan pengawasan desa penerima BKD. Anggaran BKD tahun 2021 yang digelontorkan Pemkab Bojonegoro mencapai Rp 460,919 miliar untuk 280 desa yang tersebar di 28 kecamatan.

Juru Bicara Fraksi PAN Nurani Rakyat Indoneseia Sejahtera (FPAN NRIS) Lasuri mengatakan, ada 10 poin PU atas rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Meski, Fraksi PAN NRIS mengapresiasi atas kinerja Pemkab Bojonegoro, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

"Terutama fraksi kami dapat memahami adanya program bantuan keuangan desa (BKD) untuk pembenahan infrastruktur desa dari pemkab," katanya saat membacakan pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Rabu (25/5/2022) lalu.

Namun, kinerja seperti tertib administrasi, tertib pekerjaan, dan tertib pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah (OPD) bersama inspektorat harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang terukur. Terutama bagi desa-desa penerima BKD.

"Hal ini agar pelaksanaan BKD sesuai regulasi dan tidak timbul masalah di kemudian hari," kata Lasuri sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut dia, Fraksi PAN NRIS mengapresiasi Pemkab Bojonegoro atas capaian pendapatan daerah secara akumulatif yang secara naik signifikan. Terutama dari kenaikan DBH, namun untuk kedepannya capaian PAD  semakin dimaksimalkan lagi.

"Juga, fraksi kami berharap OPD memastikan besaran dan ketepatan dana transfer baik dari pemprov ataupun pemerintah pusat agar OPD terkait aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia mengatakan, kemudian poin selanjutnya perbelanjaan terlihat adanya kenaikan persentase serapan dibandingkan serapan APBD 2020. Namun, kedepan harus ditingkatkan lagi.

Selain itu, untuk peningkatan serapan di 2022 ini semua OPD untuk segera melakukan langkah-langkah taktis dan cepat. Sebab hal ini untuk memaksimalkan kinerjanya di tahun 2022 ini, agar anggaran yang sudah terpasang dapat dilaksanakan dan terserap dengan baik.

"Fraksi kami tentu juga berbangga atas beberapa raihan pengahargaan Pemkab Bojonegoro dan OPD maupun BUMD, pengahargaan ini harus di jadikan pelecut  bekerja lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya

Kemudian, Fraksi PAN NRIS meminta kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro agar memiliki data yang valid atas kebutuhan ruang kelas baru baik tingkat dasar hingga menengah. Hal ini untuk membantu sekolah-sekolah yang kekurangan ruang misalnya.

Selanjutnya, terkait dengan masih terjadinya genangan air di Kota Bojonegoro padahal sudah menelan banyak anggaran untuk perbaikan sistem drainase kota. Maka, Fraksi PAN NRIS meminta OPD terkait untuk melakukan kajian dan evaluasi agar solusi genangan air di wilayah kota bisa teratasi.

"Utamanya perbaikan dan pengerukan saluran avour yang ada di kota," katanya.

Untuk poin yang kesembilan, meski pada 2021 Pemkab Bojonegoro mendapatkan opini WTP. Namun harus diketahui akuntabilitas keuangan daerah ditunjukan dalam LHP BPK baru sebatas kewajaran administratif.

Yakni, kata dia, pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan serta keterandalan sumbernya. Maka yang lebih penting dari itu adalah bagaimana instrument APBD  bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran terbuka dan mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan SDM itu jauh lebih penting.

"Terakhir dalam rangka pengayaan  pembahasan LPJ 2021 ini, fraksi kami berharap mendapatkan salinan dari LHP BPK RI tahun 2021,"(jk)

Kredit

Bagikan