Buntut Rekomendasi Komisi ASN, Pemkab Tuban Rakor Penilaian Kinerja

user
samian 25 Mei 2022, 18:54 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban – Pemkab Tuban, Jatim menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Pembahasan Dokumen Perjanjian Kerja, Rabu (25/05/2022). Kalangan DPRD setempat menduga, Rakor itu dilakukan setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menurunkan rekomendasi kepada Bupati Tuban, terkait mutasi pejabat pada awal Januari 2022 yang dinilai bermasalah.

Selain itu, wakil rakyat mengindikasikan Rakor tersebut untuk menangkis temuan KASN terkait mutasi pejabat. Terlebih diantara klausul rekomendasinya terjadi penurunan eselon hingga nonjob tanpa penilaian kinerja dari pejabat bersangkutan.

“Adanya edaran undangan terkait koordinasi pembahasan dokumen perjanjian kinerja (di Pemkab Tuban-Red) hari ini, sangat memprihatinkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, saat dikonfirmasi SuaraBanyuurip.com, Rabu (25/05/2022).

Legislator dari wilayah Kecamatan Jenu, Tuban ini menilai, Rakor yang dilakukan para petinggi Pemkab dengan menghadirkan lima anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah itu terkait dengan rekomendasi dari KASN.  Indikasinya mereka baru melaksanakan di bulan Mei, harusnya dilakukan pada bulan pertama tahun anggaran.

“Sesuai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor: 6 tahun 2022, penyusunan perjanjian kerja itu dilaksanakan paling lambat bulan Januari,” papar politisi dari PKB Tuban itu.

Menurut Roni, demikian pria berkacamata minus itu akrab disapa, sesuai peraturan menteri tersebut, evaluasi kinerja ASN tahun 2021 paling lambat dilakukan di bulan Januari 2022. Pada bulan sama setiap pegawai di lingkungan pemkab wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022.

“Perlu dipahami bahwa SKP  adalah acuan utama seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik pejabat struktural maupun fungsional,” tambah Roni.

Jika dirunut SKP bermuara pada dokumen Visi Misi Bupati dan Wabup, dan program prioritas nasional yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setelah itu akan diketahui, dan ditentukan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan-nya (IKSK).

Kepala Dinas wajib membuat perjanjian kinerja dan kontrak kinerja dengan pejabat penilai (Bupati) menjadi SKP. Program kerja OPD selanjutnya dibagi kepada staf dalam SKP masing-masing sesuai jabatan dan fungsinya.

Beberapa hal tersebut, tambah Roni, wajib terdokumentasi mulai perencanaan, penganggaran, waktu, target capaian, dan realisasi kegiatan. Tentunya  diakhir tahun harus dievaluasi untuk diketahui angka capaian kinerjanya.

"Sebagai mitra eksekutif kami sangat prihatin, jika pada bulan Mei ini--sebagaimana undangan yang beredar, baru dilakukan koordinasi pembahasan dokumen perjanjian kinerja," ujarnya.

"Terus dasar kinerja kegiatan dan program berbasis anggaran selama ini pelaksanannya seperti apa. Ini yang perlu kami cek, karena disini ada potensi rakyat dirugikan dalam hal  pelayanan dan realisasi program memungkinkan tertunda pelaksanannya," tambahnya.

Politisi yang komisi pimpinannya, diantaranya membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) itu menyatakan, sejak tahun 2022, laporan kinerja sudah online melalui aplikasi dari BKN, Mysapk. Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi (TI) tersebut berkaitan dengan karier ASN dilihat dari kinerjanya.

Upaya konfirmasi kepada Pemkab Tuban yang dilakukan SuaraBanyuurip.com melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Arief Handoyo, tak mendapatkan tanggapan.

Ferivikasi melalui telepon genggam pada pukul 14.42 WIB tak direspon, sekalipun terdengar nada panggil. Demikian pula draf pertanyaan untuk konfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya pada pukul 14.55 WIB, hingga berita ini diunggah tak mendapatkan jawaban. (tbu)

Kredit

Bagikan