Wabup Bojonegoro : Sidak Kegiatan Penting Demi Mencegah Pelanggaran

user
samian 24 Mei 2022, 21:24 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Budi Irawanto menyebut, inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan selama ini merupakan kegiatan penting demi mencegah terjadinya pelanggaran.

Salah satunya, Sidak menanyakan hal yang sudah dilakukan oleh Timlak (Tim Pelaksana) desa. Hal itu dinilai penting, karena masalah akan datang bila tidak sesuai alur atau tidak sesuai mekanisme yang semestinya.

"Misalnya, apakah mekanisme pengadaan barang/jasa di desa telah dilakukan sesuai Perbup Nomor 11 tahun 2021. Kalau belum atau tidak melakukan (sesuai aturan) itu, bagaimana tanggung jawab Camat dan Dinas PMD dalam melakukan pembinaan," kata pria yang pernah menjabat anggota DPRD Bojonegoro ini kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (24/05/2022).

"Contoh lain, bagaimana seorang Kades menjalankan mekanisme (keuangan). Suatu misal, secara riil uang tersebut bisa keluar dari kas desa tanpa mekanisme yang diatur dalam Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa," lanjutnya.

Dijelaskan, jika mekanisme yang sesuai peraturan ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan urusan hukum. Terlebih kondisi eksisting di Bojonegoro rekomemdasi Camat dibutuhkan dalam pencairan anggaran dan Camat melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) terhadap perkembangan pembangunan desa. Baik administrasi maupun fisik sebagi bentuk pembinaan terhadap Pemdes (Pemerintah Desa).

Dalam pengelolaan keuangan desa (Keudesa), lanjut pria yang karib disapa Mas Wawan ini, sejumlah anggaran dapat direalisasikan apabila ada permohonan tertulis dari Timlak kepada Kades. Kemudian kades memerintahkan Sekretaris Desa (Sekdes) untuk menguji kebenaran tagihan atau permohonan tersebut.

Hal itu dilakukan agar selanjutnya kades dapat memerintahkan bendahara desa untuk membayar atau merealisasikannya. Dalam terminologi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pembayaran ini bisa dilakukan dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Definitif.

"Ini tidak hanya berlaku bagi BKKD tapi semua aspek pengeluaran yang dibebankan pada APBDes. Karena BKKD merupakan pendapatan desa (dari kas daerah di transfer ke kas desa), kalau PADes kan dari hasil pengelolaan kekayaan desa," tegas Rektor IKIP PGRI Bojonegoro ini.

Mas Wawan mengaku, sudah sering mengingatkan soal mekanisme keuangan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Camat, Dinas PMD, maupun Dinas PU (Pekerjaan Umum) diharapkan semestinya harus selalu bisa bergerak cepat (gercep) melakukan pencegahan bila terjadi hal yang dilihat berpotensi bakal menimbulkan pelanggaran.

"Karena merekalah rujukan kinerja dari kades," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan