SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Ihwal hasil sensus Data Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) ditengarai mengalami kenaikan mendapat sorotan serius dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Apalagi data tersebut kemudian diduga diminta untuk diubah atau direvisi oleh pihak Pemkab Bojonegoro agar jumlah masyarakat miskin terlihat lebih rendah dari data awal.

"Saya harap Pemkab Bojonegoro harus bersikap jujur, obyektif, fair, dan bisa menerima soal data masyarakat miskin yang dihasilkan dari sensus," kata Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Minggu (22/05/2022).

Menurut pria yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro ini, jika data Damisda diubah memang terlihat bagus dimuka publik, tetapi akan tidak bagus untuk menurunkan angka kemiskinan yang sesungguhnya.

"Jadi data Damisda tidak perlu diubah. Meskipun data masyarakat miskin di Bojonegoro diketahui naik. Pemkab harus bisa terima kenyataan, tidak usah dimanipulasi. Karena ketika sebagian data dihilangkan akan ada masyarakat miskin yang kehilangan haknya," ujar aktivis sosial ini.

Ia juga berpendapat, bahwa Pemkab tidak perlu mempermasalahkan data itu. Justru semestinya menyikapi dengan membuat program menurunkan angka kemiskinan yang tepat sasaran. Karena ketika sudah mendapat data by name by address akan lebih memudahkan saat membuat program penanganan kemiskinan.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah hal yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan infrastruktur. Selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dianggap terbuai dalam pembangunan infrastruktur saja, tetapi melupakan pembangunan SDM.

Disebutkan pembangunan SDM dimaksud yaitu, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, bagaimana mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan sebagainya. Mengingat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Bojonegoro tinggi. Dinilai seharusnya bisa membuat program menurunkan jumlah masyarakat miskin.

"Jangan sampai infrastrukturnya jor-joran tetapi kualitas sumber daya manusianya kedodoran," tegas pria yang juga menjabat Sekretaris Partai Golkar Bojonegoro ini.

Diwartakan sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti, menyayangkan adanya dugaan permintaan mengubah data Damisda agar lebih rendah dari data awal.

"Saya sangat menyayangkan adanya permintaan untuk diubahnya data Damisda agar dibuat lebih rendah dari data awal yang telah masuk sistem," kata anggota Komisi C, Natasha Devianti, kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (21/05/2022).

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyebut, permintaan ubah data itu diduga merupakan tindakan yang mengarah pada manipulasi data. Karena data yang sudah terverifikasi secara faktual sesuai nama dan alamat masyarakat miskin di Bojonegoro justru diubah agar lebih rendah dari data asli.

"Data riil yang valid, baik naik atupun turun, tentunya akan membuat program pengentasan kemiskinan menjadi tepat sasaran. Kenapa harus dimanipulasi menjadi seolah-olah masyarakat miskin jumlahnya menurun," ujarnya.

Sesuai amanat konstitusi, lanjut politisi yang akrab disapa Mbak Sasha ini, seharusnya pemerintah hadir menyelesaikan persoalan kemiskinan bukan malah memanipulasi data.(fin)