Komisi ASN Rekomendasikan Bupati Tuban Kembalikan Eselon Pejabat

user
teguh 19 Mei 2022, 21:44 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi kepada Bupati Tuban, Jatim agar mengembalikan jabatan dari ASN yang diturunkan eselonnya dalam mutasi/rotasi pejabat Pemkab Tuban pada awal Januari 2022 lalu. Sedangkan batas waktu yang diberikan selama dua pekan, setelah surat rekomendasi dikeluarkan.

Selain itu lembaga penegak disiplin pegawai tersebut, memerintahkan agar orang nomor satu di jajaran Pemkab Tuban menempatkan pejabat sesuai kompetensinya.

"Sesuai tembusan surat yang kami terima dari KASN, direkomendasikan pula agar Bupati Tuban meninjau kembali demosi (penurunan jabatan eselon-Red) atau mutasi pejabat yang telah dilantiknya, kedalam jabatan semula atau jabatan yang setara," kata Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, Kamis (19/05/2022) malam.

Dokumen bernomor: B-1717/JP.01/05/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto itu, merupakan hasil kerja tim yang diturunkan ke Tuban setelah menerima laporan dari Komisi I DPRD Tuban. Tim yang diketuai Okdiani Darunifah (Auditor KASN), Sumardi (Asisten Komisioner KASN/Pengendali Mutu), dan Musa MK Wambrauw (Auditor Kepegawaian/Anggota Tim), bekerja selama empat hari pada tanggal 22-25 Maret 2022.

Roni, demikian politisi dari PKB Tuban itu akrab disapa, menambahkan, Bupati Tuban diminta menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam batas waktu 14 hari sejak keluarnya surat dari KASN tersebut. Sesuai hasil rapat kerja terakhir antara Komisi  I dengan ekskutif di gedung Dewan pada 12 Februari 2022, kedua pihak akan menghormati rekomendasi dan keputusan dari KASN.

"Oleh sebab itu kami menagih janji kesepakatan bersama dalam rapat terakhir, apapun  rekomendasi dari KASN akan menerima dan menindaklanjuti," tegas Roni sembari menambahkan, komisinya baru menerima tembusan rekomendasi KASN untuk Bupati Tuban tersebut pada hari Kamis sore.

Menyitir beberapa isi dokumen rekomendasi dari KASN, Roni menambahkan, apabila ASN mengalami penurunan kinerja maka segera melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP), dan penilaian realisasi kinerja sebagai dasar penurunan jabatan. Jika ASN diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka harus dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengenaan hukuman disiplin sesuai bukti dan dampak yang ditimbulkan pelanggaran disiplin.

Sesuai temuan KASN pula, demosi dilakukan tanpa penilaian SKP, dan realisasi perjanjian kinerja. Pun tanpa proses pemeriksaan dan permintaan keterangan secara tertulis kepada ASN yang  bersangkutan.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat dikonfirmasi melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Arief Handoyo, tak memberikan jawaban. Upaya ferivikasi ke nomor pribadi maupun pesan pendek melalui nomor WhatsApp pribadinya pada pukul 19.39 WIB, hingga berita ini diunggah tak mendapatkan tanggapan. (tbu)

Kredit

Bagikan