Raker Banggar DPRD Bojonegoro Tertutup, Komisi Informasi : Harus Ada Dasar Hukum Jelas

user
samian 18 Mei 2022, 19:07 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat berlangsung secara tertutup, Selasa (17/05/2022) kemarin. Raker tersebut terkait penyelarasan pokok pikiran (pokir) tahun 2023.

Sejumlah wartawan yang berusaha meliput raker tersebut tidak diperbolehkan memasuki ruang paripurna dewan oleh petugas dari Sekretariat DPRD (Setwan). Pintu depan ruangan ditutup rapat staf setwan yang bertugas ketika salah satu jurnalis, Dedi Mahdi Assalafi mencoba mengambil gambar dari celah pintu yang sedikit terbuka.

Pria yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro ini sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena rapat pembahasan uang negara dan perencanaan program pembangunan daerah seharusnya tidak dirahasiakan ke publik.

"Publik wajib tahu perencanaan program pembangunan daerah," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (18/05/2022).

Dedi mempertanyakan apakah terdapat indikasi kecurangan dengan adanya rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut. Padahal, dalam keterbukaan anggaran sesuai PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik mengamanatkan, kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan partisipasi publik. Salah satunya dalam perumusan kebijakan anggaran.

Partisipasi publik yang dimaksud, lanjut jurnalis TV itu, baik dalam proses penyusunan anggaran di eksekutif maupun pada saat perumusan regulasi anggaran dalam peraturan daerah (Perda) di legislatif.

"Pemerintah daerah termasuk DPRD diwajibkan untuk mempublikasikan dokumen rencana-rencana tersebut kepada publik secara luas," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah mengenai Raker Banggar DPRD yang tertutup tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro Edy Susanto, tidak memberikan komentar. Saat dihubungi via telepon hanya terdengar nada dering namun tidak diangkat. Pesan WhatsApp yang dikirimkan SuaraBanyuurip.com juga tidak dibalas.

Sementara itu, disinggung perihal Raker Banggar DPRD Bojonegoro yang tertutup, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin mengatakan, pada dasarnya rapat anggaran terkait dengan kepentingan publik sesuai dengan peraturan daerah yang tentunya sudah terjadwal dengan sistematis. Jadwal agenda rapat tersebut harus diketahui publik.

"Adapun bisanya penyerapan aspirasinya sudah melalui musdes, musrenbangcam, dan musrenbangkab. Hal tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan, kalau ada mekanismenya diatur secara tertutup tentunya harus ada dasar hukumnya yang jelas," tegasnya.(fin)

Kredit

Bagikan