DPRD Nilai Tim Percepatan Pembangunan Tuban Ilegal

user
nugroho 17 Mei 2022, 13:55 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - DPRD Tuban menilai Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) bentukan Bupati Aditya Halindra Faridzky SE tak memiliki dasar hukum. Oleh sebab itu kinerja lembaga, yang diantaranya, beranggotakan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah purna tugas itu juga diragukan keabsahan.

Lima pensiunan tersebut masing-masing, Imam Chambali (mantan Pengawas Pendidikan SMP dari Dinas Pendidikan), Rini Indrawati  (Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah), Ahmad Mu'alim (mantan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Sugeng Winoto (mantan Camat Palang), dan Agus Suryanto (mantan pejabat di Dinas Pertanian).

Tim yang muncul pada paruh bulan April 2022 itu, telah melakukan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  tahun anggaran 2023, dan Perubahan RKPD tahun 2022. Verifikasi tersebut dilakukan   mulai tanggal 18 hingga 28 April 2022 lalu.

Sesuai informasi yang diterima Dewan dari sejumlah pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) setempat, keberadaan  bekas Pamong Praja gaek itu patut dipertanyakan. Walau kecewa dan merasa risih, namun mereka tak berani menolak ketika tim tersebut bertugas.

Sedangkan tugas yang telah dilakukan oleh tim tersebut, diantaranya, sebagai verifikator  anggaran yang sebelumnya telah disusun seluruh OPD. Termasuk mengarahkan skema program dan anggaran dari OPD.

Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyatakan, TPPD Tuban tak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika mengacu Perda Tuban Nomor: 11 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tak ada klausul tentang TPPD.

"Setelah Perda SOTK terbaru tersebut ditinjau kembali, tidak ada lembaga bernama TPPD yang diatur dalam Perda maupun Perbup," tegas politisi dari PKB Tuban tersebut.

Roni, demikian politisi asal Kecamatan Jenu itu akrab disapa, munculnya TPPD tersebut sama halnya menambah masalah di internal Pemkab Tuban. Apalagi pada bulan-bulan sebelumnya, kebijakan mutasi pejabat yang bermasalah hingga ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan BKN sampai kini belum ada penyelesaian.

"Makanya kami menanyakan untuk apa ada TPPD, apa dasar hukumnya, dan apa tugas dari tim yang tak memiliki payung hukum itu, " ujar Roni seraya mempertanyakan, siapa yang membayar honor atau menggaji TPPD.

Meski pembentukan TPPD telah mempertimbangkan hirarki peraturan perundang-undangan  seperti Undang-Undang Dasar, menurut mantan Ketua FKB DPRD Tuban ini, namun tidak ada turunan peraturan yang secara khusus dibuat dalam Perda atau Perbup Tuban. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pembentukannya secara spontan, tanpa pertimbangan dan persiapan yang cukup.

Mengetahui kebijakan ganjil tersebut, Ketua DPRD Tuban Miyadi, mengundang Bappeda Litbang, dan lima orang anggota TPPD untuk rapat kerja dengan Komisi I pada 11 Mei 2022. Sayangnya kelima mantan pejabat tersebut tak ada yang hadir.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tuban, Arief Handoyo, mengatakan, TPPD yang beranggotakan lima orang tersebut sifatnya hanya membantu tanpa ada honor. Tim tersebut membantu percepatan pembangunan, tanpa ada SK dari  Pemkab Tuban.

"Sifatnya semacam relawan yang membantu agar pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan target," papar mantan Kabag Hukum Setda Tuban saat dikonfirmasi, Selasa (17/05/2022).

Ia tambahkan, pihaknya memahami jika tim tersebut dibutuhkan, dan sifatnya temporer tanpa anggaran lantaran tak ada SK dari Bupati.

Ia contohkan, Imam Chambali sebagai anggota tim karena ia adalah Ketua Dewan Pendidikan. Yang bersangkutan membantu bidang pendidikan. Demikian juga Rini Indrawati yang ahli bidang anggaran, membantu masalah penyusunan anggaran.

"Jadi TPPD yang dibentuk tersebut juga tidak selamanya karena tak ada SK-nya, mereka relawan yang membantu saat kita butuh pemikirannya," pungkas Arief Handoyo. (tbu)

Kredit

Bagikan