Angka Kekerasan Anak Tinggi, APPA : Layakkah Predikat Layak Anak Disandang Bojonegoro

user
samian 12 Mei 2022, 16:52 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Masih tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi sorotan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA). Termasuk juga kepantasan predikat kabupaten layak anak yang disandang oleh daerah penghasil minyak dan gas bumi (Bumi) tersebut.

Koordinator APPA, Nafidatul Himmah mengungkapkan, berdasar data yang diperoleh dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Bojonegoro terjadi peningkatan kasus pada perempuan dan anak pada tahun 2020-2021.

Data pada tahun 2020 ada sekira 61 kasus sedangkan tahun 2021 ada sebanyak 70 kasus. Namun, menilik data yang tertangani oleh lembaga pemerintah tersebut, pihaknya memperkirakan masih banyak kasus yang tidak terendus atau dilaporkan.

"Lantas bagaimana dengan predikat atau penghargaan sebagai kabupaten layak anak, pantas dan layakkah disandang Kabupaten Bojonegoro?," ujarnya.

Aktivis perempuan ini juga menyampaikan, data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tahun 2018-2021 yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; tahun 2018 sebanyak 15, pada 2019 ada 17 kasus, di 2020 ada 23 kasus, dan tahun 2021 ada 36 kasus.

"Sedangkan kekerasan pada anak berturut-turut ada 21, 28, 38, dan 34 kasus," katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (12/05/2022).

Berdasarkan hal tersebut, perempuan yang karib disapa Ima ini mengatakan, dirinya beserta anggota Aliansi kemudian mendorong agar Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dapat segera disahkan.

Meski begitu, Ima melihat dalam Raperda tersebut belum spesifik. Maka aliansi meminta merevisi draft dari Raperda. Diantaranya, ruang lingkup pembahasan Raperda cukup luas, tidak spesifik pada isu. Misalnya, fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sehingga konsekuensinya isu-isu strategis justru tidak atau kurang diangkat dalam Raperda.

Salah satu contoh yang diangkat dalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak adalah tentang isu atau topik Pengarusutamaan Gender. Idealnya menurut dia, pembahasan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibahas atau dibuat Raperda atau Perda tersendiri.

Lebih jauh, perempuan ramah ini juga menyarankan agar peran dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) desa diperjelas. Misalnya SOP Satgas, Peningkatan SDM, Sosialisasi, Konseling Satgas dan tempat pengaduan masyarakat desa. Karena itu, jika mereka sebagai pencegah harusnya mereka lakukan misalnya sosialisasi, kalau sebagai konseling mereka harus melakukan semacam bimbingan. Jadi dimatangkan di fungsinya secara spesifik.

"Selama ini di lapangan, Satgas ini tidak tahu fungsinya seperti apa. Tidak spesifik. Banyak yang tidak tahu mereka harus apa dan bagaimana," tandasnya.

"Isi raperda juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal, tidak hanya copy paste isi raperda dari UU RI. Harus bisa melindungi kelompok rentan dan marginal di Bojonegoro. Artinya tidak hanya perempuan saja ya, bisa laki-laki juga," lanjutnya.

Terpisah, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Muhlasin Affan mengaku, bahwa pihaknya memang memberikan ruang kepada APPA untuk memberikan masukan dan kritik terhadap Raperda PPPA. Namun jika diminta spesifik, akan ada hal yang kontennya sama dengan Perbup yang sudah ada. Misalnya tentang kekerasan.

"Kenapa Raperda ini harus digabung antara perlindungan perempuan dan anak. Karena Raperda terkait perlindungan anak ini kan pernah dibahas tahun 2017 tapi gagal disahkan. Tidak mungkin kita ajukan Raperda yang terbukti gagal. Maka kita harus lakukan perbaikan konten, jadilah seperti yang sekarang ada," pungkasnya.(fin)

Kredit

Bagikan