Aliansi Peduli Perempuan dan Anak Dorong Raperda Segera Disahkan

user
samian 11 Mei 2022, 22:58 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Aliansi Peduli Perempuan dan Anak mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dapat disahkan tahun ini. Pasalnya, permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dinilai semakin kompleks dari hari ke hari.

"Kami mendorong Raperda PPPA bisa segera disahkan agar permasalahan mengenai perempuan dan anak bisa segera teratasi dan negara bisa hadir untuk itu," kata Perwakilan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak, Nafidatul Hikmah kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (11/05/2022).

Ima, sapaan akrab Nafidatul Hikmah melihat, meskipun ada lembaga pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), tetapi permasalahan perempuan dan anak makin hari semakin meningkat di kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (Migas) terbesar di Indonesia.

"Contohnya tingginya angka kematian ibu dan bayi, perceraian, dispensasi nikah, kekerasan seksual dan KDRT. Semua angkanya masih tinggi. Artinya kami menduga DP3AKB belum maksimal dalam penanganannya," ujarnya.

Aktivis perempuan ini mengaku, banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan justru melapor kepada pihaknya alih-alih kepada DP3AKB membuktikan dugaannya tersebut. Padahal lembaga kedinasan dilingkup pemerintah kabupaten tersebut diketahui mempunyai sumberdaya yang dianggap cukup dalam menangani persoalan perempuan dan anak.

"Maka kami di sini hearing dengan dewan agar bisa memberikan masukan terhadap Raperda ini. Sehingga tidak hanya menjadi macan kertas, tetap betul-betul bisa melindungi kelompok rentan yang ada di Bojonegoro," tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Muhlasin Affan, mengapresiasi kepada para aliansi perempuan yang telah hadir memberikan masukan maupun mengkritisi terhadap draft Raperda PPPA. Demi perbaikan pada daft tersebut.

"Harapan kami dalam dua bulan kedepan, bisa dibuat panitia khusus (pansus) terkait raperda ini. Dan kami juga berkomitmen agar raperda ini bisa disahkan di tahun ini," harapnya.(fin)

Kredit

Bagikan