DPRD Minta Disperinaker Bojonegoro Siapkan Program Alternatif Atasi Pengangguran

user
nugroho 25 Maret 2022, 04:56 WIB
untitled

SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - DPRD Bojonegoro meminta Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) setempat menyiapkan program revolusioner untuk menangani pengangguran. Hal ini disampaikan saat DPRD Bojonegoro membacakan rekomendasi laporan keterangan dan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati 2021.

Juru Bicara DPRD Bojonegoro Mitro'atin mengatakan, pengangguran di Bojonegoro mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Yakni dari 5,6 persen di 2020 menjadi 4,8 persen pada 2021 lalu. Meski begitu perlu langkah strategis untuk terus menurunkan angka pengangguran.

"Kami mengapresiasi, untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi penurunan angka pengangguran," kata Mitro'atin.

DPRD Bojonegoro merekomendasikan Disperinaker untuk menyiapkan program revolusioner. Yakni dengan menambah dukungan alokasi anggaran yang cukup untuk penanganan pengangguran di Bojonegoro.

Karena sesuai data dari BPS Provinsi Jawa Timur angka pengangguran masih tinggi. Juga, lanjut dia, beberapa perusahaan di proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) kontraknya akan berakhir.

"Selain itu, untuk menangani pengangguran Disperinaker Bojonegoro harus meningkatkan kegiatan-kegiatan pelatihan berbasis penurunan angka pengangguran. Serta mencari alternatif lain yang tuntas sampai dengan terwujudnya kemandirian berwirausaha," katanya saat menyampaikan LKPJ Bupati 2021.

Dia mengatakan, proses pembangunan di Bojonegoro harus melibatkan tenaga lokal sebagai efek ganda untuk mengurangi pengangguran. Karena itu, Disperinaker harus melakukan komunikasi dengan SKPD tertentu yang menangani pekerjaan infrastruktur di Bojonegoro.

"Agar dalam proses pembangunan di Bojonegoro  tenaga kerja lokal dilibatkan. Juga, dengan tingginya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Bojonegoro para perusahaan untuk melibatkan tenaga kerja lokal," katanya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan, rekomendasi DPRD yang telah disampaikan menjadi pedoman untuk perbaikan atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di masa mendatang.

"Itu merupakan masukan yang sangat baik bagi pemerintahan," kata bupati.(jk)

Kredit

Bagikan