SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Sejumlah anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) mengawasi stok minyak goreng di pasar. Sebab, masyarakat mengeluh kesulitan mendapatkan stok minyak goreng di pasar akhir-akhir ini.

"Pemkab Bojonegoro harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait kelangkaan minyak goreng di pasar," kata Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri.

Dia mengatakan, selain melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim juga harus melakukan pengawasan stok minyak goreng di pasar. Sebab, dikhawatirkan terjadi penimbunan minyak goreng.

Kondisi saat ini menyulitkan masyarakat mendapatkan minyak goreng terutama para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jadi, lanjut dia, jangan sampai ada pengepul yang melakukan penimbunan yang merugikan masyarakat.

"Ya, Pemkab Bojonegoro dan kepolisian tentunya harus melakukan pengawasan pasokan minyak di pasar," tegas Politisi PAN itu, Senin (14/2/2022).

Lasuri menuturkan, pemkab juga harus memberikan rasa aman terkait pasokan minyak di Bojonegoro. Hal tersebut agar pasokan atau suplai minyak terus berjalan.

Sebelumnya, para pelaku UMKM perajin tahu di Ledok Kulon kebingungan setelah pemerintah menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng seharga Rp 14 ribu. Sehingga, kebijakan yang ditetapkan membuat membuat stok minyak goreng di pasar modern maupun tradisional kosong.

Sekretaris Paguyuban Perajin Tahu Ledok Kulon, Edi Saputro mengatakan, kelangkaan stok minyak goreng di pasaran sangat berdampak bagi produsen tahu terutama di Ledok Kulon.

"Kami kebingungan minyak goreng langka. Hal ini membuat para perajin tahu tidak bisa produksi jika tidak mendapatkan minyak di pasar," katanya, Minggu (13/2/2022).(jk)