DPRD Bojonegoro Minta Pemerintah Pusat Tunda Impor Beras

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, meminta pemerintah pusat menunda rencana mengimpor 1 juta ton beras. Alasannya sekarang ini sedang memasuki panen raya.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharianto, seharusnya yang dipikirkan pemerintah pusat saat ini bagaimana caranya gabah yang dimiliki petani diterima Bulog sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan sebesar Rp4.200 per kilogram untuk gabah kering sawah. Bukan diserahkan kepada mekanisme pasar dengan harga  di kisaran Rp3.300/Kg.

“Kalau impor ini tetap dipaksakan akan menyakiti petani. Karena sekarang ini sedang terjadi panen raya,” tegas politikus Partai Golkar ini kepada suarabanyuurip.com, Kamis (11/3/2021). 

Selain menunda impor, lanjut Sigit, panggilan akrabnya, seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktifitas pertanian agar produksi padi  petani bisa diterima Bulog sesuai HPP. 

“Bulog harus segera menyerap hasil panen petani. Ini yang jauh lebih penting daripada impor beras” tandasnya.

Impor beras ini, menurut Sigit bisa dihindari jika pemerintah benar-benar memaksimalkan sektor pertanian. Caranya, dengan memperluas lahan dan membangun infrastruk pertanian, serta mencukupi sarana produksi (saprodi) bagi petani.

“Kalau ini dilakukan kami optimis Indonesia akan bisa mencapai swasembada pangan,” ucapnya. 

Oleh karena itu, komisi dewan yang salah satunya membidangi masalah pertanian ini mengajak Pemkab Bojonegoro untuk satu bahasa bersama-sama meminta kepada pemerintah pusat menunda impor 1 juta ton beras dan Bulog harus segera menyerap produksi padi petani. 

Sebab jika impor beras tetap dilakukan akan menjadikan nilai tukar petani (NTP) jeblok. Terlebih Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten penghasil padi terbesar di Jawa Timur dengan produksinya mencapai 900 ribu ton.   

“Jika 900 ribu ton gabah ini tidak segera diserap bulog tentu akan menjadikan NTP Bojonegoro turun. Jika NTP turun sama saja kesejahteraan petani kita juga turun. Apalagi ini terjadi saat pandemi seperti sekarang ini,” pungkasnya.(suko)