SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Pandemi Covid-19 selain berdampak buruk pada sektor kesehatan masyarakat, juga pada peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah. Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI), Aw Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada tahun 2019 sebanyak 154 ribu orang atau sekitar 12.38 persen, lantas di tahun 2020 jadi sebanyak 161 ribu orang atau sekitar 12.87 persen.

Dengan adanya peningkatan angka kemiskinan sekitar 0.49 poin ini, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih menempati urutan tertinggi No. 11 di Jawa Timur. Kabupaten penghasil migas ini pun masih masuk kategori zona merah, dikarenakan angka kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur (11.09 persen) dan nasional (9.78 persen).

“Dari data BPS ini, menunjukkan ada sekitar 7 ribuan orang miskin baru di Kabupaten Bojonegoro,” jelas Awe, panggilan akrabnya, kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (26/12/2020).

Ia mengungkapkan, terjadinya peningkatan angka kemiskinan di tahun 2020 tidak hanya terjadi di Kabupaten Bojonegoro, bahkan semua kabupaten dan kota di Jawa Timur juga mengalami peningkatan angka kemiskinan. Namun meski jumlah orang miskin meningkat, untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Bojonegoro di tahun ini mengalami penurunan.

Awe menyebutkan, berdasarkan data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 sebesar 1.72 poin, menurun dibanding tahun sebelumnya, 1.95 poin (2019). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun jadi sebesar 0.35 poin, dibanding tahun sebelumnya, 0.43 poin (2019).

“Penurunan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, menandakan rata-rata kemampuan daya beli orang miskin mengalami peningkatan, sehingga mendekati garis kemiskinan,” jelasnya.

Awe berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuat terobosan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan peanggulangan kemiskinan di daerah, terlebih lagi situasi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan berakhir.

Menurutnya, agar percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro bisa berjalan efektif, Pemkab Bojonegoro perlu memperbaiki database kemiskinan dan data warga terdampak pandemi Covid-19. Pemkab juga musti memperbaiki dan meningkatkan program-program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mengoptimalkan sektor pertanian agar lebih advance (maju) serta memperbanyak program-program yang bersifat padat karya.

“Angka pengangguran tahun ini juga meningkat, jadi sekitar 4.92 persen. Karenanya, Pemkab perlu memperbanyak program-program padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal. Tentu dengan penerapan pencegahan penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Awe khawatir, situasi pandemi Covid-19 ini juga akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama berkaitan dengan angka stunting dan gizi buruk, meningkatnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKI) di daerah. Karenanya, ia berharap agar program-program pemberdayaan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan.

“Program kesehatan yang bersifat promosi dan preventif perlu ditingkatkan, baik yang masuk kategori intervensi sensitif maupun spesifik,” pungkasnya.(suko)