SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2020 yang mencapai Rp 2,3 triliun menjadi sorotan. Ketua Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro M. Nur Khayan mengatakan, serapan APBD yang lambat bisa menghambat realisasi program kerja.

“Ketika anggaran tidak terserap, maka kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu lambat. Ketika kinerja OPD lamban, masyarakat jelas akan dirugikan," katanya menanggapi tingginya SiLPA APBD 2020.

Tugas OPD, lanjut dia, merealisasikan turunan dari visi misi bupati dan wakil bupati. Dengan tingginya SiLPA tahun ini perlu ditanyakan bagaimana kinerja masing-masing OPD selama 2020 ini. Apalagi, berdasarkan data DJPK Kemenkeu Per 8 Juli 2020, SiLPA 2019 tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Bojonegoro sekitar Rp 2,3 triliun, diurutan kedua Surabaya sekitar Rp 1,2 triliun, Kota Palu Rp 997 miliar, dan diperingkat keempat Kabupaten Bogor Rp 916 miliar.

Sehingga, lanjut dia, jika serapan anggaran OPD minim, sampai kemudian SiLPA tahun ini mencapai Rp 2,3 triliun maka yang menjadi permasalahan adalah kinerja dari masing-masing OPD.

“Bupati selaku pimpinan tertinggi, yang mempunyai visi misi lalu diturunkan ke masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) untuk segera mengevaluasi OPD," tegas Khayan.

Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan SiLPA 2020 tinggi karena ada kewajiban pemkab merefocusing anggaran. Yakni relokasi anggaran Covid-19 sesuai surat keputusan bersama (SKB) 2 menteri sebsar Rp 1,3 triliun  dan tidak semua terserap, efisiensi anggaran perjalanan dinas dan rapat serta program lain karena pandemi Covid-19.

"Selain itu ada pemasukan dari kurang salur DBH Migas dan pemasukan dividen BUMD ADS setelah penetapan APBD 2020," jelas Sekretaris Daerah Bojonegoro ini. (jk)