SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) meningkatkan kinerjanya agar serapan anggaran bisa lebih maksimal. Dari APBD 2020 sebesar Rp5,7 triliun baru terserap 27,16 % sampai 12 Agustus kemarin.

"Eksekutif harus segera merealiasikan apa yang sudah termaktub dalam APBD. Yang sudah menjadi komitmen harus dilaksanakan," ujar Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Sholihin usai rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPAD) ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/8/2020) kemarin.

Menurut dia, jika APBD tahun ini tidak segera terserap maksimal akan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) cukup besar seperti tahun 2019 lalu. SiLPA-nya mencapai Rp2,1 trliun.

Akibatnya, lanjut Imam, pemerintah pusat mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Bojonegoro sebesar Rp96 juta sebagai bentuk punishment.

"Jangan sampai itu terjadi tahun ini," tegas politisi PKB itu.

Oleh karena itu, Imam berharap eksekutif segera melaksanakan apa yang sudah ditandatangani bersama legislatif untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro.

"Sebab jika tidak, Pemkab juga yang nanti terkena imbasnya. DAU akan dikurangi lagi," pungkasnya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan, serapan anggaran Bojonegoro 27,16% sekarang ini telah melebihi realisasi serapan nasional sebesar 20%.

"Kemarin hasil evaluasi pak presiden nasional baru 20%. Artinya serapan kita di atas nasional. ," ujar Nurul dikonfirmasi terpisah.

Belum maksimalnya serapan anggaran ini, menurut Nurul, karena adanya pandemi Covid-19. Akibatnya banyak kegiatan yang tertunda.

"Paling besar serapannya Dinas Sosial. Paling sedikit Dinas Pendidikan," pungkasnya.(suko)