SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pengisian Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) yang kosong karena pengunduran diri Tonny Ade Irawan.

"Kami mendorong, supaya Pemkab segera membentuk panitia seleksi agar pengisian Dirut PT BBS bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto, Jumat (1/11/2019).

Pihaknya meminta, agar calon Direktur BUMD yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (migas) ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sehingga, PT BBS dalam menjalankan bisnisnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Misalnya saja, dibidang Migas, ya Dirutnya nanti harus memiliki kompetensi di perminyakan," tukas Politisi asal Partai Demokrat.

Saat ini, Pemkab Bojonegoro tengah dihadapkan dengan tantangan bisnis yang berpeluang dikelola oleh PT BBS. Selain mengelola sumur tua, PT BBS juga direncanakan memegang kendali untuk mengelola gas flare dari Lapangan Sukowati, Participating Interest (PI) Blok Tuban, dan Kilang Mini.

"Dirutnya harus benar-benar pintar. Tidak hanya secara administratif tapi juga tekhnis di lapangan," lanjutnya.

Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga diharapkan bisa membuka lebar-lebar pintu usaha PT BBS yang selama ini ruang geraknya sangat terbatas yakni di industri migas.

"Pemkab harus menyiapkan regulasi atau aturan yang menyebutkan adanya perluasan bidang bisnis bagi PT BBS. Jangan migas saja," tandas ayah dua anak ini.

Kepala Bagian Perekonomian Bojonegoro, Dharmawan, mengaku, untuk saat ini, belum ada petunjuk atau perintah dari Bupati Anna Mu'awanah untuk membentuk panitia seleksi (pansel).

"Untuk sementara diisi Plt dulu," pungkasnya. (rien).