SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Mundurnya Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Tonny Ade Irawan, dinilai mempengaruhi kinerja dan pendapatan daerah. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sally Atyasasmi, saat ditemui dikantornya, Kamis (31/10/2019).

"Tentunya berpengaruh apalagi ini momentumnya krusial,"ujarnya.

Pihaknya mengungkapkan, saat ini waktunya membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Tentunya, ada target-target pendapatan dan rencana kerja yang dalam waktu dekat ini harus sudah selesai.

"Di saat krusial seperti ini, malah Dirutnya mengundurkan diri," tandasnya.

Selama ini, pengisian Dirut PT BBS mulai dari Deddy Affidick, Edy Fritz, hingga Tonny Ade Irawan, tidak pernah dilakukan Fit and Proper tes. Sehingga, nantinya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus melaksanakan pemilihan Direktur baru sesuai dengan Perda BUMD yang mengatur hal itu.

"Soal tata cara pemilihan direktur, ya nanti mengacunya kesitu. Perda BUMD itu," tegas Politisi asal Partai Gerindra.

Sally berharap, direktur baru PT BBS berasal dari kalangan profesional dan memiliki kapasitas, wawasan, pengalaman memimpin perusahaan. Termasuk dalam bidang perminyakan karena PT BBS tengah mengelola sumur tua serta berencana mengelola Participating Interest (PI) Blok Tuban. (rien).