SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan hingga saat ini masih ada anggaran Rp3,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang belum terserap.

"Iya benar, masih ada yang Rp3,8 triliun yang ngendon di kas daerah," kata Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnoe Soeyoeti, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (27/6/2019).

Dari total Rp3,8 triliun, rinciannya adalah sisa uang APBD yang tak terealisasi sebesar Rp2,1 triliun ditambah sisa lebih anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp1,94 triliun. Silpa tersebut didapatkan dari penerimaan dana bagi hasil (DBH) Migas di triwulan keempat.

Sedangkan realisasi pagu anggaran hanya terserap Rp 967 miliar dari total APBD 2018 Rp 4,8 triliun.

"Baru terserap 22 persen," tegasnya.

Dijelaskan, penyerapan terbesar APBD 2018 sebesar 20,12 persen sebagai pengguna anggaran adalah Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Peternakan dan RSUD.

“Sedangkan penyerapan terendah yakni Dinas Pertanian, sebesar 2,97 persen,” ujarnya.

Diperkirakan tahun ini ada tambahan dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan menjadi Silpa. Jumlahnya bisa lebih besar dari tahun sebelumnya.

"Bisa jadi, Silpa tahun ini di atas Rp4 triliun lebih. Selain serapan anggaran minim, tambahan DBH Migas tidak bisa dielakkan lagi," tegasnya.(rien)