SuaraBanyuurip.com -  Ririn Wedia

Bojonegoro - Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Bojonegoro, Jawa Timur, berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat memberikan jaminan kesehatan. Harapan ini disampaikan setelah para GTT Kategori (K2) menerima SK Penugasan dari Bupati Suyoto menjelang akhir jabatannya di Gelanggang Olahraga (GOR) Sekolah Model Terpadu (SMT) Jalan Ahmad Yani, Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Jumat (9/3/2018).

"Sedangkan khusus untuk teman-teman GTT K2 yang belum menerima SK, agar bisa segera diberi solusi dari Pemkab setempat," harap Ketua Forum GTT Bojonegoro, Arif Rifai kepada suarabanyuurip.com, usai penerimaan SK Penugasan.

Menurutnya masih banyak GTT K2 yang belum menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, yakni terkait ijasah S1.  Sehingga, siapapun Bupati Bojonegoro terpilih nanti harus mau dan berani untuk mengabulkan impian GTT K2.

"Harapan terbesar kami adalah semua Honorer K2 bisa terselesaikan jadi PNS tanpa tes," tandasnya.

Selain itu, Arif Rifai juga meminta kepada Bupati baru pengganti Suyoto harus berani dan berusaha menaikkan Tunjangan Kinerja GTT K2 dari Diknas sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

"Sesuai data kami, jumlah GTT di Dinas Pendidikan Bojonegoro kurang lebig 1200 orang khusus K2," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Hanafi menyampaikan, jumlah GTT yang menerima SK Penugasan sebanyak 4.576 orang mulai jenjang SD dan SMP. Pemberian SK ini baru dapat terealisasi hari ini karena banyaknya aturan.

"Sekarang sudah aman dan jelas," tegas Hanafi.

Sedangkan untuk SK penugasan bagi PTT juga sudah hampir rampung dan akan diserahkan dalam waktu dekat. Sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikasi dan NUPTK karena salah satu syaratnya adalah SK dari Bupati Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro, Suyoto, dihadapan ribuan GTT menyampampaikan di Indonesia  baru ada 5 Kabupaten yang berani memberikan SK Penugasan.

"Salah satunya adalah Bojonegoro," sambung bupati dua periode itu yang akan habis masa jabatannya pada 12 Maret 2018 ini.

Suyoto menjelaskan SK yang diberikan ini sebagai bentuk perlindungan, dan memberikan kesempatan yang baik kepada GTT untuk berkarya dan berkarier. Karena pemerintah berwacana dengan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK ).

Bupati menambahkan, saat ini pemkab sudah mengajukan surat ke Kementerian Pendidikan Nasional bahwa guru bisa mendapatkan sertifikasi bagi Non PNS.

"Saya ucapkan terima kasih, meski dengan kesejahteraan minim masih tetap mengabdi untuk sekolahnya," pungkas Suyoto.(rien)