Penanganan Kemiskinan Bojonegoro Lambat

potret kemiskinan
SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia
Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Hartono mengatakan jika pengentasan kemiskinan di wilayahnya lambat karena kebijakan yang salah. Salahsatunya tata cara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dapat bantuan dari APBN maupun APBD masih belum bersinergi, dan terukur.
"Sehebat apapun program jika implementasinya tidak tepat maka jangan harap berhasil," tegasnya.
Seharusnya, lanjut dia, bantuan yang diterimakan dari APBN utamanya harus tepat sasaran dan bantuan tidak tersentral. Kedua data harus riil dan jangan sampai dimanipulatif hanya untuk menyenangkan pimpinan baik bupati ataupun wabup.
"Penurunan kemiskinan diukur dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin bukan sekadar angka. Yang penting adalah kita melakukan instropeksi diri, melakukan evaluasi dan membuka akses bagi orang yang berpotensi,” pungkasnya.
Pada bagian lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, I Nyoman Sudana menjelaskan, untuk mengentas kemiskinan ini pemkab memakai sistem pemantauan kemiskinan berbasis Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC).
“Sejak tahun 2010 penanganan kemiskinan di Bojonegoro melambat dan cenderung stagnan,” sambung I Nyoman Sudana.
Ada beberapa faktor yang mempengarhui lambatnya penanganan kemiskinan ini antara lain karakteristik penduduk miskin yang kronis, banyak program yang kurang tepat baik lokasi maupun sasaran, lemahnya sinergi antara lintas sektoral.
Saat ini Kabupaten Bojonegoro masuk dalam 10 besar Kabupaten miskin di Jawa Timur. Dari jumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, Bojonegoro masuk dalam peringkat kesembilan. (rien)
BERITA TERKAIT
Peringati HLUN, Pertamina Sukowati Periksa Kesehatan Lansia
PP Belum Terbit, Dana Abadi Diperkirakan Tidak Dipasang di APBD BOjonegoro 2024
Gunakan Biosaka, Petani Kunci Raup Panen Rp32 Juta
Bupati Tuban Mutasi Pejabat Eselon 2 dan 3
ASN KESDM Dalami Manfaat Penggunaan Teknologi Hilir Migas
Pegawai Negeri Hingga Pensiunan Siap-Siap Terima Tambahan Pendapatan, Ini Besarannya
Sempat Ceburkan Diri ke Bengawan Solo, Warga Ngraho - Gayam Ditemukan Selamat
Universitas Pertamina Gandeng 2 Universitas Jepang Dukung NZE 2060
Kang Yoto Lanjut Majukan Bojonegoro dari Jalur Legislatif
Targetkan Rampung Bulan Juni, Kementerian PANRB Kebut Pembahasan RUU Pelayanan Publik
Mengenang Mbah Harjo Kardi, Penjaga Tradisi Samin dari Dusun Jipang
Yudiono Terpilih Ketua Pagar Nusa Gayam Periode 2023-2028, Siap Raih Prestasi
1.050 Pelanggan Nunggak, Jargas di Bojonegoro Rugi Rp 210 Juta
Upaya Bupati Anna Kasasi, Mansur dan Pinto Sebut Ada Perkara yang Dikecualikan
Senior Manager Relations Regional 4 Kunjungi Program CSR Pertamina EP di Tuban
LHP Diserahkan, BPK Minta Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi Selambatnya 60 Hari
Polisi Tak Gunakan UU TPKS, Tuban Tak Layak KLA
Kepala DP3AKB Bojonegoro Diduga Diperiksa Polda Jatim
Pasca Penyegelan, Pedagang Pasar Banjarejo Takut Berjualan
Bupati Anna Ajukan Kasasi, Syahril Tunggu Relas PT TUN
Kementerian ESDM Dukung PLN Batam Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik