Penanganan Kemiskinan Bojonegoro Lambat

potret kemiskinan
SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia
Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Hartono mengatakan jika pengentasan kemiskinan di wilayahnya lambat karena kebijakan yang salah. Salahsatunya tata cara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dapat bantuan dari APBN maupun APBD masih belum bersinergi, dan terukur.
"Sehebat apapun program jika implementasinya tidak tepat maka jangan harap berhasil," tegasnya.
Seharusnya, lanjut dia, bantuan yang diterimakan dari APBN utamanya harus tepat sasaran dan bantuan tidak tersentral. Kedua data harus riil dan jangan sampai dimanipulatif hanya untuk menyenangkan pimpinan baik bupati ataupun wabup.
"Penurunan kemiskinan diukur dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin bukan sekadar angka. Yang penting adalah kita melakukan instropeksi diri, melakukan evaluasi dan membuka akses bagi orang yang berpotensi,” pungkasnya.
Pada bagian lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, I Nyoman Sudana menjelaskan, untuk mengentas kemiskinan ini pemkab memakai sistem pemantauan kemiskinan berbasis Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC).
“Sejak tahun 2010 penanganan kemiskinan di Bojonegoro melambat dan cenderung stagnan,” sambung I Nyoman Sudana.
Ada beberapa faktor yang mempengarhui lambatnya penanganan kemiskinan ini antara lain karakteristik penduduk miskin yang kronis, banyak program yang kurang tepat baik lokasi maupun sasaran, lemahnya sinergi antara lintas sektoral.
Saat ini Kabupaten Bojonegoro masuk dalam 10 besar Kabupaten miskin di Jawa Timur. Dari jumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, Bojonegoro masuk dalam peringkat kesembilan. (rien)
BERITA TERKAIT
Pengurus Organisasi Mahasiswa SASB Uinsa Periode 2022-2023 Resmi Dilantik
Duet Wabup Budi Irawanto dan Maya "The Ramban" Pukau Wisatawan Embung Pedang
10 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Terbaik Versi Webometrics Januari 2023
HIMA UT Cepu Gelar Blora Job Fair dan Expo Campus 2023
Rekrutmen CASN 2023 Akan Dibuka untuk Umum
Pencarian Hari Keempat, Bocah Tenggelam di Sungai Pacal Belum Ditemukan
Disnakkan Bojonegoro Terima 40.000 Dosis Vaksin PMK
Minat Pasang Gas Bumi, Warga Bojonegoro Bisa Lewat GasKita
Arab Saudi Terbitkan Visa Transit, Kemenag : Tak Bisa Untuk Ibadah Haji
Komisi VII Dukung PGN Dapatkan Harga Gas USD 4,72 MMBTU
Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro : UU Desa Masih Relevan Dijalankan
Pro-kontra Wacana Perpanjangan Jabatan Kepala Desa, Begini Pandangan Politisi Senayan
Bupati Tak Temukan Perjanjian 30 Tahun, Pedagang : Akte Sewa Beli Tak Ada Batas Waktu
Warga Sumuragung Tuntut Tambang PT Wira Bhumi Sejati Ditutup Permanen
Selama Januari 2023, Sudah Ada 8 Kejadian Kebakaran di Bojonegoro
Indonesia Miliki Tanker Gas Dual Fuel Ramah Lingkungan Terbesar di Dunia
Jatim Kelebihan Pasokan Gas, PGN Minta Pipa Cirebon - Batang Dibangun Gunakan APBN
China Cabut Pembatasan Aktivitas Kerek ICP Januari Jadi US$78,54 Per Barel
Sambut HPN 2023, PWI Bojonegoro Gowes Bareng Stakeholder
IDFoS Gelar Diskusi Pelestarian Hutan Berbasis Agrosilvopastura
Kuasa Hukum Mantan Dirut PT ADS Sebut Bupati Bojonegoro Cari Kesalahan Lalu